Berita

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Wilayah Udara Harus Diakui sebagai Kedaulatan Negara

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menekankan pentingnya wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara, di tengah situasi konflik bersenjata yang tengah melanda sejumlah kawasan global. 

Ia menyebut, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil dari dinamika peperangan udara atau air battle yang terjadi.

"Yang pertama, kita diajak berpikir betapa pentingnya wilayah udara sebagai kedaulatan sebuah negara," ujar Chappy lewat kanal YouTube Rhenald Kasali, Senin 30 Juni 2025.


Sayangnya, menurut dia, isu ini kurang mendapat perhatian serius, bahkan tidak berhasil dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengungkapkan, saat menghadiri peringatan 50 tahun Jurusan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa di Universitas Padjadjaran, terungkap bahwa tim ahli sempat mengusulkan perubahan UUD 1945 agar mencantumkan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun, usulan itu tidak berhasil karena dianggap berlebihan.

“Padahal menurut ahli hukum udara, menyebut hanya bumi dan air saja tidak cukup. Kalau suatu saat ada sengketa dengan negara lain, kita bisa kalah sejak awal karena konstitusi kita tidak menyebut udara sebagai wilayah kedaulatan,” jelasnya.

Pelajaran kedua, menurut Chappy, adalah perlunya penyusunan ulang buku putih pertahanan sebagai rencana strategis jangka panjang sistem keamanan nasional Indonesia.

“Harus disusun kembali long term strategic planning untuk sistem keamanan nasional kita. Turunannya harus menjelaskan kebutuhan pertahanan masing-masing matra, apakah Angkatan Darat, Laut, maupun Udara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem pertahanan tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Semua harus dirangkum dalam satu sistem terpadu. 

"Tidak bisa lagi sendiri-sendiri,” tegas Chappy.

Situasi dunia yang kian tidak menentu, termasuk eskalasi konflik bersenjata di berbagai kawasan, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan.

Misalnya konflik antara Rusia dan Ukraina, yang awalnya hanya berupa ketegangan diplomatik, namun kemudian berubah menjadi perang terbuka. 

Hal serupa juga terjadi dalam konflik Israel-Iran yang tak terduga, di mana Amerika Serikat turut terlibat dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Ketegangan terbaru juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni antara Thailand dan Kamboja, yang memicu penutupan perbatasan di enam provinsi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya