Berita

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Wilayah Udara Harus Diakui sebagai Kedaulatan Negara

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menekankan pentingnya wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara, di tengah situasi konflik bersenjata yang tengah melanda sejumlah kawasan global. 

Ia menyebut, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil dari dinamika peperangan udara atau air battle yang terjadi.

"Yang pertama, kita diajak berpikir betapa pentingnya wilayah udara sebagai kedaulatan sebuah negara," ujar Chappy lewat kanal YouTube Rhenald Kasali, Senin 30 Juni 2025.


Sayangnya, menurut dia, isu ini kurang mendapat perhatian serius, bahkan tidak berhasil dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengungkapkan, saat menghadiri peringatan 50 tahun Jurusan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa di Universitas Padjadjaran, terungkap bahwa tim ahli sempat mengusulkan perubahan UUD 1945 agar mencantumkan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun, usulan itu tidak berhasil karena dianggap berlebihan.

“Padahal menurut ahli hukum udara, menyebut hanya bumi dan air saja tidak cukup. Kalau suatu saat ada sengketa dengan negara lain, kita bisa kalah sejak awal karena konstitusi kita tidak menyebut udara sebagai wilayah kedaulatan,” jelasnya.

Pelajaran kedua, menurut Chappy, adalah perlunya penyusunan ulang buku putih pertahanan sebagai rencana strategis jangka panjang sistem keamanan nasional Indonesia.

“Harus disusun kembali long term strategic planning untuk sistem keamanan nasional kita. Turunannya harus menjelaskan kebutuhan pertahanan masing-masing matra, apakah Angkatan Darat, Laut, maupun Udara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem pertahanan tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Semua harus dirangkum dalam satu sistem terpadu. 

"Tidak bisa lagi sendiri-sendiri,” tegas Chappy.

Situasi dunia yang kian tidak menentu, termasuk eskalasi konflik bersenjata di berbagai kawasan, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan.

Misalnya konflik antara Rusia dan Ukraina, yang awalnya hanya berupa ketegangan diplomatik, namun kemudian berubah menjadi perang terbuka. 

Hal serupa juga terjadi dalam konflik Israel-Iran yang tak terduga, di mana Amerika Serikat turut terlibat dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Ketegangan terbaru juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni antara Thailand dan Kamboja, yang memicu penutupan perbatasan di enam provinsi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya