Berita

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Wilayah Udara Harus Diakui sebagai Kedaulatan Negara

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menekankan pentingnya wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara, di tengah situasi konflik bersenjata yang tengah melanda sejumlah kawasan global. 

Ia menyebut, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil dari dinamika peperangan udara atau air battle yang terjadi.

"Yang pertama, kita diajak berpikir betapa pentingnya wilayah udara sebagai kedaulatan sebuah negara," ujar Chappy lewat kanal YouTube Rhenald Kasali, Senin 30 Juni 2025.


Sayangnya, menurut dia, isu ini kurang mendapat perhatian serius, bahkan tidak berhasil dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengungkapkan, saat menghadiri peringatan 50 tahun Jurusan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa di Universitas Padjadjaran, terungkap bahwa tim ahli sempat mengusulkan perubahan UUD 1945 agar mencantumkan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun, usulan itu tidak berhasil karena dianggap berlebihan.

“Padahal menurut ahli hukum udara, menyebut hanya bumi dan air saja tidak cukup. Kalau suatu saat ada sengketa dengan negara lain, kita bisa kalah sejak awal karena konstitusi kita tidak menyebut udara sebagai wilayah kedaulatan,” jelasnya.

Pelajaran kedua, menurut Chappy, adalah perlunya penyusunan ulang buku putih pertahanan sebagai rencana strategis jangka panjang sistem keamanan nasional Indonesia.

“Harus disusun kembali long term strategic planning untuk sistem keamanan nasional kita. Turunannya harus menjelaskan kebutuhan pertahanan masing-masing matra, apakah Angkatan Darat, Laut, maupun Udara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem pertahanan tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Semua harus dirangkum dalam satu sistem terpadu. 

"Tidak bisa lagi sendiri-sendiri,” tegas Chappy.

Situasi dunia yang kian tidak menentu, termasuk eskalasi konflik bersenjata di berbagai kawasan, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan.

Misalnya konflik antara Rusia dan Ukraina, yang awalnya hanya berupa ketegangan diplomatik, namun kemudian berubah menjadi perang terbuka. 

Hal serupa juga terjadi dalam konflik Israel-Iran yang tak terduga, di mana Amerika Serikat turut terlibat dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Ketegangan terbaru juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni antara Thailand dan Kamboja, yang memicu penutupan perbatasan di enam provinsi.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Timur Tengah Memanas, PKB Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pupuk

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:53

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:38

Trump Bikin Gaduh Lagi, Hormuz Disebut “Selat Trump"

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:53

Krisis BBM Sri Lanka Mulai Mengancam Sektor Pangan

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:17

Arus Balik Lebaran 2026 Dorong Rekor Baru Penumpang Kereta Api

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:53

Beban Utang AS: Masalah Besar yang Masih Diabaikan Pasar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:24

IHSG Lesu Pasca Libur Lebaran, Asing Ramai-ramai Jual Saham

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:52

Amerika Sesumbar Bisa Habisi Iran dalam Hitungan Minggu Tanpa Perang Darat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:40

Kapal Pertamina Masih Tertahan di Hormuz, DPR Desak Presiden Turun Tangan!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:28

Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:12

Selengkapnya