Berita

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Wilayah Udara Harus Diakui sebagai Kedaulatan Negara

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menekankan pentingnya wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara, di tengah situasi konflik bersenjata yang tengah melanda sejumlah kawasan global. 

Ia menyebut, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil dari dinamika peperangan udara atau air battle yang terjadi.

"Yang pertama, kita diajak berpikir betapa pentingnya wilayah udara sebagai kedaulatan sebuah negara," ujar Chappy lewat kanal YouTube Rhenald Kasali, Senin 30 Juni 2025.


Sayangnya, menurut dia, isu ini kurang mendapat perhatian serius, bahkan tidak berhasil dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengungkapkan, saat menghadiri peringatan 50 tahun Jurusan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa di Universitas Padjadjaran, terungkap bahwa tim ahli sempat mengusulkan perubahan UUD 1945 agar mencantumkan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun, usulan itu tidak berhasil karena dianggap berlebihan.

“Padahal menurut ahli hukum udara, menyebut hanya bumi dan air saja tidak cukup. Kalau suatu saat ada sengketa dengan negara lain, kita bisa kalah sejak awal karena konstitusi kita tidak menyebut udara sebagai wilayah kedaulatan,” jelasnya.

Pelajaran kedua, menurut Chappy, adalah perlunya penyusunan ulang buku putih pertahanan sebagai rencana strategis jangka panjang sistem keamanan nasional Indonesia.

“Harus disusun kembali long term strategic planning untuk sistem keamanan nasional kita. Turunannya harus menjelaskan kebutuhan pertahanan masing-masing matra, apakah Angkatan Darat, Laut, maupun Udara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem pertahanan tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Semua harus dirangkum dalam satu sistem terpadu. 

"Tidak bisa lagi sendiri-sendiri,” tegas Chappy.

Situasi dunia yang kian tidak menentu, termasuk eskalasi konflik bersenjata di berbagai kawasan, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan.

Misalnya konflik antara Rusia dan Ukraina, yang awalnya hanya berupa ketegangan diplomatik, namun kemudian berubah menjadi perang terbuka. 

Hal serupa juga terjadi dalam konflik Israel-Iran yang tak terduga, di mana Amerika Serikat turut terlibat dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Ketegangan terbaru juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni antara Thailand dan Kamboja, yang memicu penutupan perbatasan di enam provinsi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya