Food tray Makan Bergizi Gratis (MBG)/Instagram: BGN
Pemerintah akan mempermudah pembukaan keran impor food tray atau tempat makan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui relaksasi aturan impor untuk 10 jenis komoditas dalam Paket Deregulasi Tahap Pertama, pemerintah resmi memasukan food tray sebagai salah satu komoditas yang dilonggarkan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pelonggaran impor tersebut dilakukan untuk memperlancar program ambisius pemerintah.
"Kemudian ada food tray. Ini adalah produk untuk penunjang program makan berisi. Jadi kita berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah," katanya dalam konferensi pers, Senin 30 Juni 2025.
Dalam kebijakan ini, pemerintah memutuskan untuk menghapus ketentuan larangan dan pembatasan (Lartas) atas impor food tray dengan alasan kapasitas produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan program MBG.
Sebelumnya, ekonom konstitusi Defiyan Cori telah mengkritik rencana yang tidak konsisten dengan narasi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggencarkan kemandirian ekonomi nasional.
“Jangan cuma lantang bicara berdikari di podium, tapi ketika menghadapi pengadaan nampan makan untuk anak sekolah saja langsung menyerah ke barang impor. Ini inkonsistensi yang sangat memprihatinkan,”kata Defiyan kepada RMOL pada 21 Juni 2025 lalu.
Menurutnya, pengadaan kebutuhan dasar seperti nampan makan seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan industri dalam negeri, bukan memperkuat ketergantungan pada produk asing, seperti dari China.
Ia menyebut langkah pembukaan kran impor ini sebagai cermin dari kemalasan struktural dalam membangun basis produksi nasional.
“Ini bukan soal nampan semata, tapi soal harga diri bangsa. Kalau untuk sekadar alat makan saja negara menyerah, bagaimana kita bisa bicara hilirisasi, substitusi impor, atau industrialisasi?” katanya.
Fakta bahwa pemerintah justru mempertimbangkan opsi impor, kata Defiyan menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang berpotensi melemahkan komitmen terhadap pemberdayaan industri nasional.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain di balik layar, memanfaatkan celah proyek negara untuk kepentingan dagang jangka pendek,” tandasnya.
