Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep/Ist

Politik

PSI Belum Tentu Lolos Parlemen Sekalipun Jokowi Jadi Ketum

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menghadapi ujian berat dalam perjalanannya sebagai partai politik.

Pengamat politik Arya Fernandes menyebut, meskipun PSI masih memiliki basis suara dari pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peluang untuk lolos ambang batas parlemen dinilai tetap kecil.

“Di tingkat akar rumput, saya meyakini Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di angka 8 sampai 15 persen. Tapi ini biduk terakhir PSI,” kata Arya lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin 30 Juni 2025.


PSI telah dua kali ikut pemilu sejak didirikan pada 2014, namun belum menunjukkan hasil signifikan. Pada Pemilu 2019, PSI hanya meraih 1,9 persen suara dan kembali gagal lolos parlemen di 2024 meski suara naik menjadi 2,81 persen. 

“Sudah dua kali pemilu, tapi suara tidak maksimal,” ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS itu.

Ia menyebut strategi PSI yang mencoba menarik dukungan dengan menyebut diri sebagai "partai Jokowi" juga belum efektif, bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan memiliki kekuatan politik besar.

Kini, kata Arya, tantangan PSI semakin berat, apalagi Jokowi tak lagi menjabat Presiden. Meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memimpin PSI sebagai ketua umum, Arya menilai kondisi elektoral tetap tidak mudah.

“Tantangannya sekarang adalah Jokowi tidak lagi presiden, PSI juga harus bersaing dengan partai lain, dan pemilih muda kini mulai dirawat partai-partai besar,” tambah Arya.

Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi mengambil alih kepemimpinan PSI secara langsung, Arya menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. 

“Kalau dia jadi ketua umum, dia kehilangan kendali ke partai-partai lain. Tidak mungkin juga Jokowi bertarung dengan Kaesang,” tegasnya.

Arya menyimpulkan, bahkan bagi seorang Jokowi, mengangkat suara PSI hingga lolos ambang batas parlemen bukanlah pekerjaan mudah.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya