Berita

Postur APBN 2025/RMOL

Politik

Misbakhun Soroti Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Baru 28,1 Persen

SENIN, 30 JUNI 2025 | 08:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyoroti rendahnya realisasi angaran belanja pemerintah pada semester pertama atau hingga 31 Mei 2025. 

Misbakhun mengatakan, realisasi anggaran belanja pemerintah hingga Mei 2025 baru mencapai 28,1 persen, serta realisasi APBN yang hanya 33,1 persen.

“Kalau kita katakan kalau seandainya satu semester itu enam bulan itu 50 persen, di lima bulan pertama baru kita 33,1 persen,” kata Misbakhun dalam diskusi virtual Indef, bertema "Dampak Perang Iran-Israel terhadap Perekonomian Indonesia", Senin 30 Juni 2025.


Ia mengaku khawatir dengan realisasi belanja pemerintah hanya 28,1 persen di semester awal ini, atau ekspansi belanja negara baru Rp1.016,3 triliun dari Rp3.621,3 triliun.

“Artinya apa? Ada belanja yang belum tersalurkan. Seharusnya kalau kita bicara 5 bulan atau sekitar 5 bulan ini berapa persen si seharusnya kisarannya harusnya 40 persen,” kata Misbakhun.

“Kalaupun 30 (persen) ya 38 (persen), 39 (persen) paling jelek di 36 (persen) di 37 (persen), tapi ini masih di kisaran 28 (persen) sehingga kalau kita perhatikan dari sisi defisitnya realisasinya masih sangat aman,” sambungnya.

Ia pun mendorong Kementerian Keuangan dan instansi fiskal terkait agar menyampaikan perhitungan yang komprehensif kepada Presiden, agar keputusan terkait BBM subsidi dan pengelolaan APBN dapat diambil dengan akurat dan antisipatif.

Misbakhun lantas mempertanyakan pemerintah yang seolah mengerem ketika membelanjakan keuangan negara di awal semester ini akibat perang Iran vs Israel. Pasalnya, dari total defisit APBN sebesar 2,53 persen atau sekitar Rp616,2 triliun mengalami surplus keseimbangan negatif 63,3 persen.

“Apakah ekspansi belanja ini ngerem dalam rangka urusan mengantisipasi atau ada agenda yang di luar disampaikan di dalam angka-angka yang dilaporkan di dalam realisasi postur APBN tersebut? Nah kalau kita perhatikan terjadi situasi keseimbangannya masih Rp192,1 triliun. Surplus kesimbangan primernya,” ujarnya.

“Inilah menurut saya harus kita benar-benar perhatikan di sisi ini,” tutupnya.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya