Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyoroti rendahnya realisasi angaran belanja pemerintah pada semester pertama atau hingga 31 Mei 2025.
Misbakhun mengatakan, realisasi anggaran belanja pemerintah hingga Mei 2025 baru mencapai 28,1 persen, serta realisasi APBN yang hanya 33,1 persen.
“Kalau kita katakan kalau seandainya satu semester itu enam bulan itu 50 persen, di lima bulan pertama baru kita 33,1 persen,” kata Misbakhun dalam diskusi virtual Indef, bertema "Dampak Perang Iran-Israel terhadap Perekonomian Indonesia", Senin 30 Juni 2025.
Ia mengaku khawatir dengan realisasi belanja pemerintah hanya 28,1 persen di semester awal ini, atau ekspansi belanja negara baru Rp1.016,3 triliun dari Rp3.621,3 triliun.
“Artinya apa? Ada belanja yang belum tersalurkan. Seharusnya kalau kita bicara 5 bulan atau sekitar 5 bulan ini berapa persen si seharusnya kisarannya harusnya 40 persen,” kata Misbakhun.
“Kalaupun 30 (persen) ya 38 (persen), 39 (persen) paling jelek di 36 (persen) di 37 (persen), tapi ini masih di kisaran 28 (persen) sehingga kalau kita perhatikan dari sisi defisitnya realisasinya masih sangat aman,” sambungnya.
Ia pun mendorong Kementerian Keuangan dan instansi fiskal terkait agar menyampaikan perhitungan yang komprehensif kepada Presiden, agar keputusan terkait BBM subsidi dan pengelolaan APBN dapat diambil dengan akurat dan antisipatif.
Misbakhun lantas mempertanyakan pemerintah yang seolah mengerem ketika membelanjakan keuangan negara di awal semester ini akibat perang Iran vs Israel. Pasalnya, dari total defisit APBN sebesar 2,53 persen atau sekitar Rp616,2 triliun mengalami surplus keseimbangan negatif 63,3 persen.
“Apakah ekspansi belanja ini ngerem dalam rangka urusan mengantisipasi atau ada agenda yang di luar disampaikan di dalam angka-angka yang dilaporkan di dalam realisasi postur APBN tersebut? Nah kalau kita perhatikan terjadi situasi keseimbangannya masih Rp192,1 triliun. Surplus kesimbangan primernya,” ujarnya.
“Inilah menurut saya harus kita benar-benar perhatikan di sisi ini,” tutupnya.
