Berita

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi/Istimewa

Politik

Sepanjang 2025, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tembus 13.845 Kasus

SENIN, 30 JUNI 2025 | 03:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia sejak Januari sampai Juni 2025 mencapai 13.845 kasus. Kekerasan seksual menjadi kasus yang mendominasi.

Hal ini diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi atau Arifah Fauzi sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU saat menghadiri Istighosah Kubro dalam rangka Harlah ke-79 Muslimat NU dan peringatan Tahun Baru 1447 H di Pati, Jawa Tengah, Minggu 29 Juni 2025. 

Selain Menteri PPPA, turut hadir Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.


Dipaparkan Arifah, berdasarkan hasil survei pengalaman perempuan secara nasional pada 2024, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. 

"Kemudian survei nasional pengalaman anak dan remaja tahun 2024 lebih memperhatikan lagi satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan," tuturnya.

Berdasarkan data dari Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dari Januari sampai 12 Juni 2025 ada laporan 11.850 kasus. Dari 12 Juni sampai 28 Juni 2025 bertambah 1.505 kasus perempuan dan anak.

"(Pada) 28 Juni 2025 hanya 16 hari nambah 1.505 kasus. Jadi dari Januari sampai 28 Juni 2025 ini sudah tercatat sebanyak 13.845 kasus," paparnya.

Dari belasan ribu kasus tersebut, paling banyak adalah kekerasan seksual. Parahnya, pelaku merupakan orang tua sendiri atau keluarga dekat dari korban.

Arifah bercerita, di suatu kota seorang anak usia 2 tahun 6 bulan mengalami kekerasan seksual. Di mana pelakunya adalah ayahnya sendiri.

"Jadi waktu datang ke sana. Saya bawa psikolog saya agak curiga karena si ayahnya ini nunduk terus enggak berani pandang orang lain. Saya bilang sama psikolognya ada sesuatu dengan si ayahnya karena selalu nunduk dan tidak mau mandang kita. Setelah empat bulan proses ternyata memang pelaku adalah ayah kandungnya," terang dia.

Arifah melanjutkan, data BPS menyampaikan bahwa 33,44 persen anak usia 0 sampai 6 tahun sudah menggunakan ponsel. Dan 52,76 persen anak usia 5 sampai 6 tahun ini sudah menggunakan akses internet.

"Setelah kami analisa salah satu penyebabnya adalah pola asuh dalam keluarga," ungkapnya.

Oleh karena itu pihaknya menyelesaikan permasalahan ini berkoordinasi ormas dan dinas terkait. 

"Sebagaimana yang diamanatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak ada satupun kementerian kerja sendiri. Semua harus berkolaborasi," jelasnya.

"Kami merasa bahwa harus bersinergi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dari masyarakat kita. Salah satunya dengan Muslimat NU dalam melakukan pendampingan. Ini juga kan kita lakukan dengan ormas lainnya. Dengan bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan mudah-mudahan kita bisa menjawab dan memberikan solusi terbaik," demikian Arifah.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya