Apindo: Instrumen Global Pekerja Platform Harus Adaptif dan Realistis

Kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital menjadi salah satu poin yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saat hadir dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss awal Juni lalu.

Delegasi kelompok pengusaha Indonesia sekaligus Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengurai, kondisi global saat ini masih menjadi tantangan di mana masih ada ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri.

Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, ia menyebut ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87 persen di kuartal pertama 2024.

"Tantangan ketenagakerjaan masih besar, yakni 7,47 juta pengangguran, 11,56 juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal," kata Bob dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 29 Juni 2025.

Dalam perhelatan ILC ke-113, Bob juga menyinggung prioritas pemerintah Indonesia untuk memperluas lapangan kerja, dan target pertumbuhan 8 persen.

Untuk menunjang hal itu, ia menilai butuh pelibatan dunia usaha dan pekerja sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh menjadi 360 miliar Dolar AS di tahun 2030.
 
“Prinsip decent work di platform harus dirancang hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas dan inovasi. Dunia usaha berharap ILO menghasilkan instrumen yang melindungi tenaga kerja tanpa memaksakan model kerja konvensional,” lanjut Bob.

Apindo juga mendukung fokus ILO mewujudkan pekerjaan layak di era ekonomi berbasis platform. Disepakati juga pentingnya perlindungan menyeluruh, baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM.

ILO juga menyepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.