Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Tak Bisa Tenang Usai Pensiun Akibat Lupa Daratan

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kini mulai melemah. Kekuasaan Jokowi ibarat kapal yang mulai bocor meskipun belum tenggelam sepenuhnya.

Pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi dengan Raja Louis XIV dari Prancis, yang terkenal dengan pernyataannya “Negara adalah saya”. 

"Jokowi menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri atau Sabda Pandhita Ratu," kata Ikrar lewat kanal YouTube miliknya, dikutip Minggu 29 Juni 2025.


Ia menilai Jokowi kerap membuat keputusan yang dianggap sebagai hukum mutlak, seperti yang ia sebut terjadi dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

Ikrar mengkritik suasana di pemerintahan era Jokowi yang menurutnya diwarnai rasa takut. Para pejabat disebut tidak berani mengkritik karena khawatir terkena reshuffle, bahkan saling bersaing untuk dekat dengan presiden demi menjaga kekuasaan dan jabatan.

Ia juga menyoroti bahwa pengambilan keputusan di lingkar kekuasaan Jokowi tidak lagi berbasis diskusi kabinet, melainkan berdasarkan bisikan orang-orang terdekat yang belum tentu memiliki jabatan resmi.

“Bisa saja itu cenayang,” ujar Ikrar.

Menurut Ikrar, Jokowi menunjukkan sikap haus kekuasaan meski sudah menjabat selama dua periode. Upaya untuk melanjutkan pengaruh politiknya disebut dilakukan dengan mendorong Gibran maju dalam kontestasi pemilu.

Ia juga menyinggung polemik seputar ijazah Jokowi, yang menurutnya makin terbuka setelah adanya upaya dari sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ikrar menyebut perkembangan teknologi membuat kebenaran soal ijazah tidak bisa ditutupi selamanya.

“Jika saja Jokowi tidak lupa daratan, ia mungkin bisa mengakhiri kepemimpinannya dengan mulus. Namun karena keserakahannya, ia akan mengalami crash landing yang menghancurkan segalanya,” kata Ikrar.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya