Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Tak Bisa Tenang Usai Pensiun Akibat Lupa Daratan

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kini mulai melemah. Kekuasaan Jokowi ibarat kapal yang mulai bocor meskipun belum tenggelam sepenuhnya.

Pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi dengan Raja Louis XIV dari Prancis, yang terkenal dengan pernyataannya “Negara adalah saya”. 

"Jokowi menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri atau Sabda Pandhita Ratu," kata Ikrar lewat kanal YouTube miliknya, dikutip Minggu 29 Juni 2025.


Ia menilai Jokowi kerap membuat keputusan yang dianggap sebagai hukum mutlak, seperti yang ia sebut terjadi dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

Ikrar mengkritik suasana di pemerintahan era Jokowi yang menurutnya diwarnai rasa takut. Para pejabat disebut tidak berani mengkritik karena khawatir terkena reshuffle, bahkan saling bersaing untuk dekat dengan presiden demi menjaga kekuasaan dan jabatan.

Ia juga menyoroti bahwa pengambilan keputusan di lingkar kekuasaan Jokowi tidak lagi berbasis diskusi kabinet, melainkan berdasarkan bisikan orang-orang terdekat yang belum tentu memiliki jabatan resmi.

“Bisa saja itu cenayang,” ujar Ikrar.

Menurut Ikrar, Jokowi menunjukkan sikap haus kekuasaan meski sudah menjabat selama dua periode. Upaya untuk melanjutkan pengaruh politiknya disebut dilakukan dengan mendorong Gibran maju dalam kontestasi pemilu.

Ia juga menyinggung polemik seputar ijazah Jokowi, yang menurutnya makin terbuka setelah adanya upaya dari sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ikrar menyebut perkembangan teknologi membuat kebenaran soal ijazah tidak bisa ditutupi selamanya.

“Jika saja Jokowi tidak lupa daratan, ia mungkin bisa mengakhiri kepemimpinannya dengan mulus. Namun karena keserakahannya, ia akan mengalami crash landing yang menghancurkan segalanya,” kata Ikrar.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya