Berita

Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Terbatas, Jumat 27 Juni 2025/Ist

Bisnis

Prabowo dan Airlangga Bahas Revisi Aturan Impor hingga Negosiasi AS

SABTU, 28 JUNI 2025 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tengah berupaya memperkuat daya saing sektor rill di dalam negeri, salah satunya dengan penyederhanaan regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri ekonomi yang digelar di Istana Merdeka, Jumat 27 Juni 225.


Revisi tersebut, kata Airlangga akan mengarah pada pendekatan sektoral yang lebih fleksibel untuk merespons dinamika perdagangan global, termasuk mempercepat alur logistik dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok regional.

Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha.

“Deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya, dikutip dalam keterangan resmi Sabtu 28 Juni 2025.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi antar kementerian, melanjutkan negosiasi tarif Amerika Serikat dan memperluas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

“Dilaporkan pula agenda revitalisasi kerja sama tiga negara, yakni Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia), di mana formulasi keria samanya tengah dibahas secara tripartit,”kata Airlangga.

Sementara, terkait perundingan dengan Amerika, Indonesia, kata Airlanhga sudah menyerahkan dokumen yang diminta AS dan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak USTR, US Secretary of Commerce dan US Secretary of The Treasury.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya