Berita

Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Terbatas, Jumat 27 Juni 2025/Ist

Bisnis

Prabowo dan Airlangga Bahas Revisi Aturan Impor hingga Negosiasi AS

SABTU, 28 JUNI 2025 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tengah berupaya memperkuat daya saing sektor rill di dalam negeri, salah satunya dengan penyederhanaan regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri ekonomi yang digelar di Istana Merdeka, Jumat 27 Juni 225.


Revisi tersebut, kata Airlangga akan mengarah pada pendekatan sektoral yang lebih fleksibel untuk merespons dinamika perdagangan global, termasuk mempercepat alur logistik dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok regional.

Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha.

“Deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya, dikutip dalam keterangan resmi Sabtu 28 Juni 2025.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi antar kementerian, melanjutkan negosiasi tarif Amerika Serikat dan memperluas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

“Dilaporkan pula agenda revitalisasi kerja sama tiga negara, yakni Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia), di mana formulasi keria samanya tengah dibahas secara tripartit,”kata Airlangga.

Sementara, terkait perundingan dengan Amerika, Indonesia, kata Airlanhga sudah menyerahkan dokumen yang diminta AS dan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak USTR, US Secretary of Commerce dan US Secretary of The Treasury.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keputusan Jokowi Cawe-cawe PSI Kurang Tepat

Selasa, 02 Juni 2026 | 00:11

Ryamizard Ryacudu: Jenderal Tempur yang Memilih Jalan Ketegasan

Selasa, 02 Juni 2026 | 00:03

Daging Kurban Jadi Sumber Pangan Bergizi Keluarga Prasejahtera

Senin, 01 Juni 2026 | 23:48

Empat Jenderal di Pusara Ryamizard Ryacudu

Senin, 01 Juni 2026 | 23:07

Sebelum Ditunjukkan, Rakyat Masih Yakin Ijazah Jokowi Palsu

Senin, 01 Juni 2026 | 23:00

Non-Blok dalam Pusaran AS-China-Rusia-Iran

Senin, 01 Juni 2026 | 22:55

Ketua BKSAP Puji Pelaksanaan Haji 2026, Tapi Tetap Beri Catatan

Senin, 01 Juni 2026 | 22:46

CBA Minta KPK Periksa Semua Pengusaha Rokok Termasuk M Suryo

Senin, 01 Juni 2026 | 22:35

Dewan Komisaris Pertamina Tanamkan Jiwa Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar

Senin, 01 Juni 2026 | 22:25

Balinale Hadirkan 94 Film Internasional di Sanur

Senin, 01 Juni 2026 | 22:18

Selengkapnya