Berita

Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Terbatas, Jumat 27 Juni 2025/Ist

Bisnis

Prabowo dan Airlangga Bahas Revisi Aturan Impor hingga Negosiasi AS

SABTU, 28 JUNI 2025 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tengah berupaya memperkuat daya saing sektor rill di dalam negeri, salah satunya dengan penyederhanaan regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri ekonomi yang digelar di Istana Merdeka, Jumat 27 Juni 225.


Revisi tersebut, kata Airlangga akan mengarah pada pendekatan sektoral yang lebih fleksibel untuk merespons dinamika perdagangan global, termasuk mempercepat alur logistik dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok regional.

Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha.

“Deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya, dikutip dalam keterangan resmi Sabtu 28 Juni 2025.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi antar kementerian, melanjutkan negosiasi tarif Amerika Serikat dan memperluas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

“Dilaporkan pula agenda revitalisasi kerja sama tiga negara, yakni Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia), di mana formulasi keria samanya tengah dibahas secara tripartit,”kata Airlangga.

Sementara, terkait perundingan dengan Amerika, Indonesia, kata Airlanhga sudah menyerahkan dokumen yang diminta AS dan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak USTR, US Secretary of Commerce dan US Secretary of The Treasury.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya