Berita

Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Terbatas, Jumat 27 Juni 2025/Ist

Bisnis

Prabowo dan Airlangga Bahas Revisi Aturan Impor hingga Negosiasi AS

SABTU, 28 JUNI 2025 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tengah berupaya memperkuat daya saing sektor rill di dalam negeri, salah satunya dengan penyederhanaan regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri ekonomi yang digelar di Istana Merdeka, Jumat 27 Juni 225.


Revisi tersebut, kata Airlangga akan mengarah pada pendekatan sektoral yang lebih fleksibel untuk merespons dinamika perdagangan global, termasuk mempercepat alur logistik dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok regional.

Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha.

“Deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya, dikutip dalam keterangan resmi Sabtu 28 Juni 2025.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi antar kementerian, melanjutkan negosiasi tarif Amerika Serikat dan memperluas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

“Dilaporkan pula agenda revitalisasi kerja sama tiga negara, yakni Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia), di mana formulasi keria samanya tengah dibahas secara tripartit,”kata Airlangga.

Sementara, terkait perundingan dengan Amerika, Indonesia, kata Airlanhga sudah menyerahkan dokumen yang diminta AS dan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak USTR, US Secretary of Commerce dan US Secretary of The Treasury.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya