Demokrat Endus Pemisahan Pemilu Suburkan Nuansa Federalisme

Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) mengandung sejumlah tantangan serius yang perlu diantisipasi.

Menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Dr. Ahmad Khoirul Umam, salah satu tantangan utama adalah potensi fragmentasi siklus politik antara tingkat nasional dan lokal. 

“Selama ini caleg nasional dan lokal bekerja bersama menjangkau konstituen di daerah pemilihan. Pemisahan ini akan mempersulit caleg nasional karena kehilangan dukungan mesin politik lokal yang mengakar, dan ini bisa mendorong kembali politik biaya tinggi,” ujar Umam dalam pernyataan tertulis, Jumat, 27 Juni 2025.

Ia juga menyoroti dampak terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Menurutnya, pemisahan pemilu berpotensi memperlebar jarak koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini membuka ruang diskusi ulang terhadap sinkronisasi antara sistem presidensial di tingkat pusat dan sistem desentralisasi di daerah. 

"Arah kebijakan pusat dan daerah bisa makin tak seirama, memperkuat nuansa federalisme dalam praktik," jelasnya.

Tantangan lainnya adalah potensi perpanjangan siklus ketegangan politik. Dengan jadwal pemilu yang terpisah, suasana kompetisi politik bisa berlangsung lebih lama, berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan dan sosial. 

Ketidaksamaan waktu pelantikan pejabat nasional dan daerah juga dikhawatirkan menyulitkan koordinasi kebijakan lintas level pemerintahan.

Di sisi lain, Umam juga mempertanyakan apakah putusan MK ini termasuk dalam ranah open legal policy, yang seharusnya menjadi domain pembuat undang-undang. 

Ia menegaskan bahwa partai politik di parlemen dan pemerintah perlu menyusun peta jalan reformasi sistem politik dan pemilu yang lebih matang dan konsisten.

“Jangan sampai aturan-aturan fundamental seperti ini mudah berubah, apalagi di masa ‘injury time’ menjelang momentum politik penting,” tutupnya.