Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal akan Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan membawa dampak signifikan terhadap sistem kepemiluan dan praktik demokrasi di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Dr. Ahmad Khoirul Umam, pemisahan antara pemilihan Presiden, DPR, dan DPD, dengan pemilihan kepala daerah dan DPRD akan meningkatkan kualitas pemilu lokal karena masyarakat bisa lebih fokus menilai calon berdasarkan isu dan kebutuhan daerah masing-masing.

“Selama ini, isu lokal tenggelam oleh riuhnya kontestasi Pilpres. Dengan pemisahan ini, masyarakat bisa lebih rasional dalam memilih pemimpin daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat 27 Juni 2025.

Ia juga menyoroti beban teknis pemilu serentak lima kotak suara seperti pada Pemilu 2019 dan 2024 yang dinilai terlalu kompleks dan rawan menimbulkan kelelahan, baik bagi pemilih maupun penyelenggara. 

"Pemisahan ini akan mengurangi risiko kegagalan logistik dan memperbaiki kualitas pengawasan serta partisipasi publik,” jelasnya.

BRAINS Partai Demokrat menambahkan, pemisahan rezim pemilu nasional dan lokal akan membuka ruang bagi kaderisasi politik yang lebih sistematis. 

Partai politik dapat menyusun strategi khusus untuk level nasional dan lokal, dengan menyesuaikan pendekatan berbasis kebutuhan daerah.

“Ini momentum penting bagi partai untuk berinovasi secara kelembagaan dan lebih adaptif terhadap aspirasi masyarakat akar rumput,” tutup Umam.