Berita

Ilustrasi/RMOL via AI

Bisnis

AS dan China Sepakati Perjanjian Dagang, 10 Negara Menyusul

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) dan China akhirnya merampungkan kesepakatan dagang yang sebelumnya telah dirundingkan di Jenewa bulan lalu. 

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam wawancara dengan Bloomberg News pada Jumat, 27 Juni 2025.

Menurut Lutnick, kesepakatan yang resmi ditandatangani dua hari lalu itu berisi komitmen dari China untuk mengekspor tanah jarang ke AS, yaitu bahan penting yang digunakan dalam berbagai teknologi seperti turbin angin hingga pesawat jet.


“Begitu China mulai mengirimkan tanah jarang, kami akan hentikan tindakan balasan kami,” ujar Lutnick.

Perjanjian ini dianggap sebagai langkah penting, setelah sebelumnya kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Meski demikian, implementasinya masih tergantung pada langkah selanjutnya dari kedua negara.

Selain dengan China, Presiden AS Donald Trump juga berencana menyelesaikan 10 kesepakatan dagang lainnya dengan negara mitra utama sebelum tenggat 9 Juli, batas waktu yang ia tetapkan untuk kembali memberlakukan tarif tinggi yang sempat ditunda sejak April lalu.

“Kami akan selesaikan 10 kesepakatan besar, atur semuanya dalam kategori yang tepat, lalu negara lain akan mengikuti,” kata Lutnick.

Ia tidak menyebutkan negara mana saja yang masuk dalam kesepakatan tahap awal, tapi Trump sebelumnya mengatakan AS hampir mencapai kesepakatan dengan India.

Trump juga mengingatkan bahwa jika sampai 9 Juli belum ada kesepakatan, ia akan mengirimkan "surat peringatan" kepada negara-negara yang dianggap tidak adil dalam perdagangan. Negara-negara itu akan dikelompokkan berdasarkan status negosiasi mereka, dan bisa dikenakan tarif baru jika tidak segera menyepakati perjanjian.

“Mereka yang sudah setuju, akan lanjut. Yang masih berunding, akan kami beri waktu, tapi tarif tetap berlaku,” tegas Lutnick.

Trump pertama kali mengumumkan rencana tarif balasan hingga 50 persen pada 2 April 2025. Namun, sebagian besar tarif itu ditangguhkan selama 90 hari agar negosiasi bisa berlangsung.

Sampai sekarang belum jelas seberapa luas cakupan dari kesepakatan-kesepakatan ini. Biasanya, perjanjian dagang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan. Contohnya, perjanjian sebelumnya dengan Inggris masih menyisakan berbagai isu yang belum selesai, termasuk soal diskon untuk logam impor. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya