Berita

Ilustrasi/RMOL via AI

Bisnis

AS dan China Sepakati Perjanjian Dagang, 10 Negara Menyusul

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) dan China akhirnya merampungkan kesepakatan dagang yang sebelumnya telah dirundingkan di Jenewa bulan lalu. 

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam wawancara dengan Bloomberg News pada Jumat, 27 Juni 2025.

Menurut Lutnick, kesepakatan yang resmi ditandatangani dua hari lalu itu berisi komitmen dari China untuk mengekspor tanah jarang ke AS, yaitu bahan penting yang digunakan dalam berbagai teknologi seperti turbin angin hingga pesawat jet.


“Begitu China mulai mengirimkan tanah jarang, kami akan hentikan tindakan balasan kami,” ujar Lutnick.

Perjanjian ini dianggap sebagai langkah penting, setelah sebelumnya kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Meski demikian, implementasinya masih tergantung pada langkah selanjutnya dari kedua negara.

Selain dengan China, Presiden AS Donald Trump juga berencana menyelesaikan 10 kesepakatan dagang lainnya dengan negara mitra utama sebelum tenggat 9 Juli, batas waktu yang ia tetapkan untuk kembali memberlakukan tarif tinggi yang sempat ditunda sejak April lalu.

“Kami akan selesaikan 10 kesepakatan besar, atur semuanya dalam kategori yang tepat, lalu negara lain akan mengikuti,” kata Lutnick.

Ia tidak menyebutkan negara mana saja yang masuk dalam kesepakatan tahap awal, tapi Trump sebelumnya mengatakan AS hampir mencapai kesepakatan dengan India.

Trump juga mengingatkan bahwa jika sampai 9 Juli belum ada kesepakatan, ia akan mengirimkan "surat peringatan" kepada negara-negara yang dianggap tidak adil dalam perdagangan. Negara-negara itu akan dikelompokkan berdasarkan status negosiasi mereka, dan bisa dikenakan tarif baru jika tidak segera menyepakati perjanjian.

“Mereka yang sudah setuju, akan lanjut. Yang masih berunding, akan kami beri waktu, tapi tarif tetap berlaku,” tegas Lutnick.

Trump pertama kali mengumumkan rencana tarif balasan hingga 50 persen pada 2 April 2025. Namun, sebagian besar tarif itu ditangguhkan selama 90 hari agar negosiasi bisa berlangsung.

Sampai sekarang belum jelas seberapa luas cakupan dari kesepakatan-kesepakatan ini. Biasanya, perjanjian dagang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan. Contohnya, perjanjian sebelumnya dengan Inggris masih menyisakan berbagai isu yang belum selesai, termasuk soal diskon untuk logam impor. 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya