Berita

Ilustrasi/RMOL via AI

Bisnis

AS dan China Sepakati Perjanjian Dagang, 10 Negara Menyusul

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) dan China akhirnya merampungkan kesepakatan dagang yang sebelumnya telah dirundingkan di Jenewa bulan lalu. 

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam wawancara dengan Bloomberg News pada Jumat, 27 Juni 2025.

Menurut Lutnick, kesepakatan yang resmi ditandatangani dua hari lalu itu berisi komitmen dari China untuk mengekspor tanah jarang ke AS, yaitu bahan penting yang digunakan dalam berbagai teknologi seperti turbin angin hingga pesawat jet.


“Begitu China mulai mengirimkan tanah jarang, kami akan hentikan tindakan balasan kami,” ujar Lutnick.

Perjanjian ini dianggap sebagai langkah penting, setelah sebelumnya kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Meski demikian, implementasinya masih tergantung pada langkah selanjutnya dari kedua negara.

Selain dengan China, Presiden AS Donald Trump juga berencana menyelesaikan 10 kesepakatan dagang lainnya dengan negara mitra utama sebelum tenggat 9 Juli, batas waktu yang ia tetapkan untuk kembali memberlakukan tarif tinggi yang sempat ditunda sejak April lalu.

“Kami akan selesaikan 10 kesepakatan besar, atur semuanya dalam kategori yang tepat, lalu negara lain akan mengikuti,” kata Lutnick.

Ia tidak menyebutkan negara mana saja yang masuk dalam kesepakatan tahap awal, tapi Trump sebelumnya mengatakan AS hampir mencapai kesepakatan dengan India.

Trump juga mengingatkan bahwa jika sampai 9 Juli belum ada kesepakatan, ia akan mengirimkan "surat peringatan" kepada negara-negara yang dianggap tidak adil dalam perdagangan. Negara-negara itu akan dikelompokkan berdasarkan status negosiasi mereka, dan bisa dikenakan tarif baru jika tidak segera menyepakati perjanjian.

“Mereka yang sudah setuju, akan lanjut. Yang masih berunding, akan kami beri waktu, tapi tarif tetap berlaku,” tegas Lutnick.

Trump pertama kali mengumumkan rencana tarif balasan hingga 50 persen pada 2 April 2025. Namun, sebagian besar tarif itu ditangguhkan selama 90 hari agar negosiasi bisa berlangsung.

Sampai sekarang belum jelas seberapa luas cakupan dari kesepakatan-kesepakatan ini. Biasanya, perjanjian dagang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan. Contohnya, perjanjian sebelumnya dengan Inggris masih menyisakan berbagai isu yang belum selesai, termasuk soal diskon untuk logam impor. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya