PKB Dorong Pembentukan Pansus Haji 2025

DPR RI akan fokus mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025, terutama berkaitan dengan permasalahan teknis yang terjadi selama proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, catatan-catatan dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR sudah terkumpul, termasuk kekacauan data jemaah yang sampai masuk dalam nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi. 

Beberapa kejadian, seperti dorongan paksa jemaah dari Madinah ke Makkah serta terpisahnya lansia dari pendamping, menjadi perhatian serius.

"Untuk evaluasi haji 2025 ini, kita konsen sekarang bagaimana ancaman keamanan globalnya. Kita akan fokus dulu pemulangan haji, sekaligus kita akan evaluasi," kata Cucun di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juni 2025.

Ia juga menyoroti sejumlah laporan mengenai tidak sesuainya porsi makanan dengan kontrak yang telah disepakati, serta persoalan teknis lain seperti jemaah yang harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina.

Selain itu, Cucun mengungkapkan bahwa sistem informasi haji yang sebelumnya menggunakan Siskohat kini harus menyesuaikan dengan sistem elektronik haji (e-Hajj) milik Kementerian Haji Arab Saudi. 

Ketidaksesuaian integrasi ini menyebabkan sejumlah jemaah dari rombongan dan kelompok bimbingan haji terpisah dengan pasangan atau keluarganya.

Terkait kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk evaluasi menyeluruh, Cucun mengatakan keputusan final akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR dalam waktu dekat. 

Menurutnya, karena isu haji ini bersifat lintas komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), maka lebih tepat jika dievaluasi melalui Pansus dibandingkan hanya melalui Panja Komisi VIII.

“Kita akan bahas di rapim terdekat. Kalau menurut saya, ini sudah lintas AKD, sebaiknya Pansus,” tutup Cucun.