Berita

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025/RMOL

Politik

Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Ada Peperangan di Muka Bumi

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran. Pemerintah diingatkan agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.

"Paling tidak di ASEAN misalnya negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB," kata anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam forum Dialektika Demokrasi, bertemakan 'Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran', di ruang PPDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan. Terlebih, dalam pembukaan UUD 1945, jelas ditegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.


"Kita tidak ingin ada penjajahan dan  peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang," jelasnya.

Mantan artis ibu kota ini juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga energi.

Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital. Selain itu, kata Nurul, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.

Bagi dia, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalkan. Terpenting, tidak ada lagi konflik yang merusak secara kemanusiaan.

"Setiap individu yang konsen pada perdamaian di muka bumi ini seharusnya selayaknya lah kita menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa," demikian Nurul Arifin.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya