Berita

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025/RMOL

Politik

Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Ada Peperangan di Muka Bumi

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran. Pemerintah diingatkan agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.

"Paling tidak di ASEAN misalnya negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB," kata anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam forum Dialektika Demokrasi, bertemakan 'Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran', di ruang PPDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan. Terlebih, dalam pembukaan UUD 1945, jelas ditegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.


"Kita tidak ingin ada penjajahan dan  peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang," jelasnya.

Mantan artis ibu kota ini juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga energi.

Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital. Selain itu, kata Nurul, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.

Bagi dia, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalkan. Terpenting, tidak ada lagi konflik yang merusak secara kemanusiaan.

"Setiap individu yang konsen pada perdamaian di muka bumi ini seharusnya selayaknya lah kita menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa," demikian Nurul Arifin.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya