Berita

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025/RMOL

Politik

Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Ada Peperangan di Muka Bumi

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran. Pemerintah diingatkan agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.

"Paling tidak di ASEAN misalnya negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB," kata anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam forum Dialektika Demokrasi, bertemakan 'Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran', di ruang PPDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan. Terlebih, dalam pembukaan UUD 1945, jelas ditegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.


"Kita tidak ingin ada penjajahan dan  peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang," jelasnya.

Mantan artis ibu kota ini juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga energi.

Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital. Selain itu, kata Nurul, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.

Bagi dia, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalkan. Terpenting, tidak ada lagi konflik yang merusak secara kemanusiaan.

"Setiap individu yang konsen pada perdamaian di muka bumi ini seharusnya selayaknya lah kita menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa," demikian Nurul Arifin.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya