Berita

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025/RMOL

Politik

Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Ada Peperangan di Muka Bumi

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran. Pemerintah diingatkan agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.

"Paling tidak di ASEAN misalnya negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB," kata anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam forum Dialektika Demokrasi, bertemakan 'Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran', di ruang PPDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan. Terlebih, dalam pembukaan UUD 1945, jelas ditegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.


"Kita tidak ingin ada penjajahan dan  peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang," jelasnya.

Mantan artis ibu kota ini juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga energi.

Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital. Selain itu, kata Nurul, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.

Bagi dia, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalkan. Terpenting, tidak ada lagi konflik yang merusak secara kemanusiaan.

"Setiap individu yang konsen pada perdamaian di muka bumi ini seharusnya selayaknya lah kita menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa," demikian Nurul Arifin.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya