Berita

Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum (tengah) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025.

Politik

PKB: Negara Masih Punya Utang Sejarah ke Pesantren

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 16:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dukungan negara terhadap perkembangan pesantren sangat diperlukan dan mendesak. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum saat menutup gelaran International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025.

“Pesantren siap berubah, bahkan siap membuka pendidikan berbahasa asing. Tapi kami butuh dukungan agar tidak ditinggalkan oleh zaman,” tegas KH Syaifullah.

Dalam laporannya,  ia menyampaikan bahwa konferensi yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pesantren, lembaga pendidikan non-pesantren, hingga para peneliti dan pengamat, termasuk dari Dewan Syuro PKB.


“Peserta datang dengan satu tujuan, yaitu merumuskan agar pesantren tetap eksis dan mampu terlibat dalam perubahan sosial,” ujar KH Syaifullah.

Ia menegaskan, ruh ideologi pesantren tetap harus dijaga dan tidak boleh dikoyak oleh perubahan zaman. Namun, di sisi lain, pesantren juga tidak boleh menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. 

Menurutnya, jika pesantren menolak transformasi, maka akan semakin tertinggal dan terpinggirkan.

“Pesantren harus mengintegrasikan pengetahuan agama dengan teknologi modern. Itu fardhu ain. Tapi untuk bisa maju, pesantren juga butuh fasilitas, regulasi, jaringan, serta dukungan konkret dari negara,” tambahnya.

KH Syaifullah juga mengingatkan pentingnya komitmen negara dalam mendukung pesantren secara nyata, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang selama ini dinilai belum menyentuh pesantren secara maksimal. Ia juga mengkritisi kemungkinan adanya regulasi yang inkonsisten dengan Undang-Undang Pesantren.

“Negara masih punya utang sejarah kepada pesantren. Jangan baru minta hak sedikit saja sudah diamputasi lewat kebijakan atau regulasi,” tegasnya lagi.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan soal lonjakan jumlah pesantren yang mencapai 40 ribu saat ini dari sekitar 32 ribu pada tahun 2022. Ia mewanti-wanti potensi munculnya pesantren abal-abal yang hanya mengejar anggaran atau membawa ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Pelajar Islam Indonesia Kutuk Trump dan Netanyahu

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Prabowo Tunjukkan Soliditas Elite Lewat Pertemuan dengan Mantan Presiden

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Bupati Pekalongan Dikabarkan Telah Jadi Tersangka Dugaan Benturan Kepentingan PBJ

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:45

Masihkah Indonesia Konsisten dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif?

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:43

KPK Buka Peluang Periksa BPN Depok soal Suap Lahan PT KD

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:38

Irak Ikut Pangkas Produksi, Harga Minyak Makin Naik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:21

Pertemuan Elite jadi Cara Prabowo Redam Polarisasi Politik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:15

Bursa Asia Anjlok, Kospi Jatuh Paling Dalam

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:51

Harga Emas Dunia Terkoreksi Gara-gara Dolar AS

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:41

Menaker Tetapkan Tenggat BHR Ojol 2026: Paling Lambat H-7 Lebaran

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:26

Selengkapnya