Berita

Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum (tengah) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025.

Politik

PKB: Negara Masih Punya Utang Sejarah ke Pesantren

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 16:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dukungan negara terhadap perkembangan pesantren sangat diperlukan dan mendesak. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum saat menutup gelaran International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025.

“Pesantren siap berubah, bahkan siap membuka pendidikan berbahasa asing. Tapi kami butuh dukungan agar tidak ditinggalkan oleh zaman,” tegas KH Syaifullah.

Dalam laporannya,  ia menyampaikan bahwa konferensi yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pesantren, lembaga pendidikan non-pesantren, hingga para peneliti dan pengamat, termasuk dari Dewan Syuro PKB.


“Peserta datang dengan satu tujuan, yaitu merumuskan agar pesantren tetap eksis dan mampu terlibat dalam perubahan sosial,” ujar KH Syaifullah.

Ia menegaskan, ruh ideologi pesantren tetap harus dijaga dan tidak boleh dikoyak oleh perubahan zaman. Namun, di sisi lain, pesantren juga tidak boleh menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. 

Menurutnya, jika pesantren menolak transformasi, maka akan semakin tertinggal dan terpinggirkan.

“Pesantren harus mengintegrasikan pengetahuan agama dengan teknologi modern. Itu fardhu ain. Tapi untuk bisa maju, pesantren juga butuh fasilitas, regulasi, jaringan, serta dukungan konkret dari negara,” tambahnya.

KH Syaifullah juga mengingatkan pentingnya komitmen negara dalam mendukung pesantren secara nyata, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang selama ini dinilai belum menyentuh pesantren secara maksimal. Ia juga mengkritisi kemungkinan adanya regulasi yang inkonsisten dengan Undang-Undang Pesantren.

“Negara masih punya utang sejarah kepada pesantren. Jangan baru minta hak sedikit saja sudah diamputasi lewat kebijakan atau regulasi,” tegasnya lagi.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan soal lonjakan jumlah pesantren yang mencapai 40 ribu saat ini dari sekitar 32 ribu pada tahun 2022. Ia mewanti-wanti potensi munculnya pesantren abal-abal yang hanya mengejar anggaran atau membawa ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya