Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Siapkan Skenario Terburuk Imbas Perang Iran-Israel

RABU, 25 JUNI 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diharapkan memiliki sejumlah planning untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya dampak buruk akibat dari perang antara Iran vs Israel yang melibatkan sejumlah negara-negara di barat.

“Jadi saya berharap yang penting kalau situasi politik nasional kita relatif cukup kuat Pak Prabowo ini mengendalikan situasi, apalagi di DPR, sudah sangat mungkin. Tapi sekali lagi ini perlu planning-planning, skenario,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, skenario yang bisa dilakukan pemerintah, seperti antisipasi naiknya harga minyak mentah akibat ditutupnya Selat Hormuz, imbas konflik Israel-Iran panjang bersama dengan Amerika dan proxy-proxy-nya.


“Misalnya skenario satu terburuk ini berlaku panjang, apa yang harus disikapi. Skenario perang panjang, Selat Hormuz buka-tutup, seperti apa? Kondisi yang ada,” jelasnya. 

“Jadi plan A, plan B, plan C bagaimana kita membangun komitmen-komitmen dalam menyelesaikan skenario ini dengan berbagai negara yang masih bisa kita akses, khususnya di Asia dan Asia misalnya. Ini yang saya kira penting,” sambung dia.

Ia menambahkan pemerintah harus dapat menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan, kemudian kebijakan strategi ekonomi di sektor pangan sebagai dampak dari perang. Contohnya, mengubah bahan pangan dengan yang lebih ekonomis dan strategis.

“Ketersediaan ini harus kita atasi, misalnya memperbanyak makanan pengganti beras dan tempe misalnya. Dan gandum misalnya dengan mie berbasis beras seperti bihun, harus ada. Nggak bisa kita hanya satu skenario yang itu bisa meleset, karena unpredictable,” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya