Berita

Hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, terkait masa 100 hari kerja Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno/Istimewa

Politik

Kepuasan Publik di 100 Hari Kerja Pram-Rano Diklaim Tembus 77 Persen

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, diklaim meraih tingkat kepuasan yang tinggi.

Hal tersebut merupakan hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, yang dirilis di Jakarta, pada Selasa kemarin, 24 Juni 2025.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan, tingkat kepuasan warga terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru itu tembus di atas 70 persen.


"Duet Pramono Anung dan Rano Karno (pimpin Jakarta) tembus di angka 77,73 persen. Angka ini menggelegar hanya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka," ujar Mulyawan dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.

Dari hasil survei yang digelar pada medio 19-26 Mei 2025 tersebut, sosok yang kerap disapa Iwan itu juga menemukan adanya kepuasan publik di sejumlah sektor kinerja 

"Secara rinci, 78,1 persen publik puas dengan kemampuan menyerap aspirasi rakyat, dan 76,4 persen merasa janji kampanye direalisasikan lewat kebijakan yang sesuai kebutuhan zaman," papar Iwan.

"Mereka tidak banyak gembar-gembor, tapi kerja nyata terasa," sambungnya menegaskan. 

Selain itu, Iwan juga menyebutkan surveinya turut memotret perspektif publik dalam mengenali dan menilai 40 program Quick Wins Pramono-Rano.

"Hasilnya, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, pemutihan ijazah, hingga integrasi transportasi Jabodetabek, mendapat pengakuan luas dan kepuasan tinggi," tuturnya.

"Namun, transparansi anggaran masih menjadi catatan dengan tingkat kepuasan 67,89 persen," ucap Iwan menambahkan.

Tercatat, program seperti Jakarta Collaboration Fund, Mixed Used Development, dan RSUD Internasional Cakung masih berkutat pada tahap perencanaan. 

"Kognisi dan kepuasan terhadap program-program ini tergolong rendah, menandakan butuh sosialisasi dan percepatan realisasi," tutup Iwan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya