Berita

Hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, terkait masa 100 hari kerja Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno/Istimewa

Politik

Kepuasan Publik di 100 Hari Kerja Pram-Rano Diklaim Tembus 77 Persen

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, diklaim meraih tingkat kepuasan yang tinggi.

Hal tersebut merupakan hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, yang dirilis di Jakarta, pada Selasa kemarin, 24 Juni 2025.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan, tingkat kepuasan warga terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru itu tembus di atas 70 persen.


"Duet Pramono Anung dan Rano Karno (pimpin Jakarta) tembus di angka 77,73 persen. Angka ini menggelegar hanya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka," ujar Mulyawan dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.

Dari hasil survei yang digelar pada medio 19-26 Mei 2025 tersebut, sosok yang kerap disapa Iwan itu juga menemukan adanya kepuasan publik di sejumlah sektor kinerja 

"Secara rinci, 78,1 persen publik puas dengan kemampuan menyerap aspirasi rakyat, dan 76,4 persen merasa janji kampanye direalisasikan lewat kebijakan yang sesuai kebutuhan zaman," papar Iwan.

"Mereka tidak banyak gembar-gembor, tapi kerja nyata terasa," sambungnya menegaskan. 

Selain itu, Iwan juga menyebutkan surveinya turut memotret perspektif publik dalam mengenali dan menilai 40 program Quick Wins Pramono-Rano.

"Hasilnya, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, pemutihan ijazah, hingga integrasi transportasi Jabodetabek, mendapat pengakuan luas dan kepuasan tinggi," tuturnya.

"Namun, transparansi anggaran masih menjadi catatan dengan tingkat kepuasan 67,89 persen," ucap Iwan menambahkan.

Tercatat, program seperti Jakarta Collaboration Fund, Mixed Used Development, dan RSUD Internasional Cakung masih berkutat pada tahap perencanaan. 

"Kognisi dan kepuasan terhadap program-program ini tergolong rendah, menandakan butuh sosialisasi dan percepatan realisasi," tutup Iwan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya