Berita

Hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, terkait masa 100 hari kerja Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno/Istimewa

Politik

Kepuasan Publik di 100 Hari Kerja Pram-Rano Diklaim Tembus 77 Persen

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, diklaim meraih tingkat kepuasan yang tinggi.

Hal tersebut merupakan hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, yang dirilis di Jakarta, pada Selasa kemarin, 24 Juni 2025.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan, tingkat kepuasan warga terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru itu tembus di atas 70 persen.


"Duet Pramono Anung dan Rano Karno (pimpin Jakarta) tembus di angka 77,73 persen. Angka ini menggelegar hanya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka," ujar Mulyawan dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.

Dari hasil survei yang digelar pada medio 19-26 Mei 2025 tersebut, sosok yang kerap disapa Iwan itu juga menemukan adanya kepuasan publik di sejumlah sektor kinerja 

"Secara rinci, 78,1 persen publik puas dengan kemampuan menyerap aspirasi rakyat, dan 76,4 persen merasa janji kampanye direalisasikan lewat kebijakan yang sesuai kebutuhan zaman," papar Iwan.

"Mereka tidak banyak gembar-gembor, tapi kerja nyata terasa," sambungnya menegaskan. 

Selain itu, Iwan juga menyebutkan surveinya turut memotret perspektif publik dalam mengenali dan menilai 40 program Quick Wins Pramono-Rano.

"Hasilnya, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, pemutihan ijazah, hingga integrasi transportasi Jabodetabek, mendapat pengakuan luas dan kepuasan tinggi," tuturnya.

"Namun, transparansi anggaran masih menjadi catatan dengan tingkat kepuasan 67,89 persen," ucap Iwan menambahkan.

Tercatat, program seperti Jakarta Collaboration Fund, Mixed Used Development, dan RSUD Internasional Cakung masih berkutat pada tahap perencanaan. 

"Kognisi dan kepuasan terhadap program-program ini tergolong rendah, menandakan butuh sosialisasi dan percepatan realisasi," tutup Iwan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya