Berita

Perbatasan Thailand-Kamboja/Net

Dunia

Sengketa Memanas, Thailand Larang Warganya Menyeberang ke Kamboja

SELASA, 24 JUNI 2025 | 18:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Thailand memberlakukan larangan ketat terhadap warganya dan turis asing yang hendak menuju Kamboja, di tengah memanasnya sengketa perbatasan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Larangan itu diberlakukan di sejumlah pos pemeriksaan di provinsi perbatasan Thailand, serta terhadap penerbangan menuju Siem Reap, kota resor populer di Kamboja. Keputusan ini disampaikan militer Thailand pada Selasa, 24 Juni 2025, dengan alasan situasi keamanan yang memburuk.

“Pembatasan baru ini diterapkan sesuai dengan situasi keamanan saat ini,” tegas militer dalam pernyataan resminya, seperti dimuat BBC.


Ketegangan antara kedua negara meningkat tajam sejak bentrokan bersenjata di perbatasan pada Mei lalu yang menewaskan seorang tentara Kamboja. 

Insiden tersebut memicu saling balas sanksi antara Bangkok dan Phnom Penh, termasuk pelarangan impor produk, hingga pemutusan akses internet dan hiburan lintas negara.

Kamboja, dalam balasannya, melarang masuknya buah, sayur, listrik, dan bahkan drama serta film Thailand. Di sisi lain, Thailand menuduh Kamboja menjadi sarang operasi penipuan daring dan menyatakan pembatasan perjalanan ini juga untuk memberantas jaringan ilegal tersebut.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyatakan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas kriminal lintas batas. Ia menambahkan bahwa wisatawan asing juga tidak akan diizinkan naik pesawat ke Siem Reap dari Thailand.

“Kami akan menghentikan layanan internet yang digunakan oleh badan keamanan Kamboja untuk mendukung penipuan,” ujarnya. 

Pemerintah Thailand masih membuka celah pengecualian untuk perjalanan kemanusiaan, seperti bagi pelajar dan pasien medis, namun sepenuhnya bergantung pada kebijakan pejabat pos pemeriksaan.

Krisis ini semakin mengguncang stabilitas politik di Thailand. Bocoran panggilan telepon antara PM Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memperburuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. 

Dalam percakapan yang viral itu, Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan "paman" dan menyuruhnya mengabaikan seorang jenderal Thailand yang disebutnya hanya ingin terlihat keren.

Kritik terhadap Paetongtarn pun bermunculan. Ia dianggap telah merusak wibawa militer Thailand dan memperkeruh diplomasi.

“Itu hanya teknik negosiasi,” kilah Paetongtarn. Namun dampaknya nyata setelah salah satu mitra koalisi utama partainya, Pheu Thai, telah menyatakan keluar dari aliansi.

Ketegangan Thailand-Kamboja bukan hal baru. Sengketa perbatasan mereka telah berlangsung lebih dari satu abad, sejak masa penjajahan Prancis atas wilayah Kamboja. 

Namun, situasi saat ini dinilai sebagai titik terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir, dengan potensi dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan dan hubungan ekonomi bilateral.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya