Berita

Perbatasan Thailand-Kamboja/Net

Dunia

Sengketa Memanas, Thailand Larang Warganya Menyeberang ke Kamboja

SELASA, 24 JUNI 2025 | 18:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Thailand memberlakukan larangan ketat terhadap warganya dan turis asing yang hendak menuju Kamboja, di tengah memanasnya sengketa perbatasan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Larangan itu diberlakukan di sejumlah pos pemeriksaan di provinsi perbatasan Thailand, serta terhadap penerbangan menuju Siem Reap, kota resor populer di Kamboja. Keputusan ini disampaikan militer Thailand pada Selasa, 24 Juni 2025, dengan alasan situasi keamanan yang memburuk.

“Pembatasan baru ini diterapkan sesuai dengan situasi keamanan saat ini,” tegas militer dalam pernyataan resminya, seperti dimuat BBC.


Ketegangan antara kedua negara meningkat tajam sejak bentrokan bersenjata di perbatasan pada Mei lalu yang menewaskan seorang tentara Kamboja. 

Insiden tersebut memicu saling balas sanksi antara Bangkok dan Phnom Penh, termasuk pelarangan impor produk, hingga pemutusan akses internet dan hiburan lintas negara.

Kamboja, dalam balasannya, melarang masuknya buah, sayur, listrik, dan bahkan drama serta film Thailand. Di sisi lain, Thailand menuduh Kamboja menjadi sarang operasi penipuan daring dan menyatakan pembatasan perjalanan ini juga untuk memberantas jaringan ilegal tersebut.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyatakan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas kriminal lintas batas. Ia menambahkan bahwa wisatawan asing juga tidak akan diizinkan naik pesawat ke Siem Reap dari Thailand.

“Kami akan menghentikan layanan internet yang digunakan oleh badan keamanan Kamboja untuk mendukung penipuan,” ujarnya. 

Pemerintah Thailand masih membuka celah pengecualian untuk perjalanan kemanusiaan, seperti bagi pelajar dan pasien medis, namun sepenuhnya bergantung pada kebijakan pejabat pos pemeriksaan.

Krisis ini semakin mengguncang stabilitas politik di Thailand. Bocoran panggilan telepon antara PM Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memperburuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. 

Dalam percakapan yang viral itu, Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan "paman" dan menyuruhnya mengabaikan seorang jenderal Thailand yang disebutnya hanya ingin terlihat keren.

Kritik terhadap Paetongtarn pun bermunculan. Ia dianggap telah merusak wibawa militer Thailand dan memperkeruh diplomasi.

“Itu hanya teknik negosiasi,” kilah Paetongtarn. Namun dampaknya nyata setelah salah satu mitra koalisi utama partainya, Pheu Thai, telah menyatakan keluar dari aliansi.

Ketegangan Thailand-Kamboja bukan hal baru. Sengketa perbatasan mereka telah berlangsung lebih dari satu abad, sejak masa penjajahan Prancis atas wilayah Kamboja. 

Namun, situasi saat ini dinilai sebagai titik terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir, dengan potensi dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan dan hubungan ekonomi bilateral.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya