Berita

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat/RMOL

Politik

Prof. Komarudin Tegaskan Pers Bukan Musuh Pemerintah

SELASA, 24 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat memastikan, kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh pers tidak berseberangan dengan pemerintah. 

Hal itu ia sampaikan dalam acara peluncuran Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, di Mangkuluhur Artotel Suites, Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2025.

"Jadi kalau pers itu bekerja dengan baik, polisi, kejaksaan, dan siapa yang bekerja baik, maka yang diuntungkan adalah rakyat dan negara itu sendiri. Kerja media massa pers, dan juga pemerintah atas enam negara, itu kan satu nafas sebenarnya," ujar Prof. Komar.


Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan, kerja-kerja Pers telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas, yakni UU 40/1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

"Memberikan satu informasi yang objektif, edukatif, dan juga bagaimana ikut melakukan pemberitaan, pendidikan publik, dan watchdog, menyampaikan hal-hal yang kurang benar, apa adanya," urainya.

Kendati begitu, Prof. Komar tak memungkiri pers tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan, sehingga patut kiranya juga diawasi bersama.

"Tidak mungkin pers itu benar terus. Kita akui bahwa ada kalanya wartawan itu juga ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi di pihak lain juga sama, tidak mungkin pemerintah itu benar terus," tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Komar memandang segala bentuk penyimpangan harus dikoreksi, dan bukan berarti karena ada kritik maka Pers dianggap sebagai musuh pemerintah.

"Dan tugas pers dalam bahasa Inggris itu press is to pressure. Tugas pers itu memberikan pressure, watchdog, ketika itu memang terjadi penyimpan-penyimpangan, dan wartawan harus objektif, berpegang kepada etika, investigatif," ucapnya.

"Sehingga kemudian apa yang dilakukan itu tujuannya baik, dan untuk kebaikan bersama. Kalau persehat, maka itu negara juga sehat, pemerintah juga untung. Begitupun ketika pejabat, siapapun melakukan tugasnya dengan baik, yang diuntungkan kan juga rakyat," demikian Prof. Komar menambahkan.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya