Berita

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat/RMOL

Politik

Prof. Komarudin Tegaskan Pers Bukan Musuh Pemerintah

SELASA, 24 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat memastikan, kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh pers tidak berseberangan dengan pemerintah. 

Hal itu ia sampaikan dalam acara peluncuran Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, di Mangkuluhur Artotel Suites, Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2025.

"Jadi kalau pers itu bekerja dengan baik, polisi, kejaksaan, dan siapa yang bekerja baik, maka yang diuntungkan adalah rakyat dan negara itu sendiri. Kerja media massa pers, dan juga pemerintah atas enam negara, itu kan satu nafas sebenarnya," ujar Prof. Komar.


Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan, kerja-kerja Pers telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas, yakni UU 40/1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

"Memberikan satu informasi yang objektif, edukatif, dan juga bagaimana ikut melakukan pemberitaan, pendidikan publik, dan watchdog, menyampaikan hal-hal yang kurang benar, apa adanya," urainya.

Kendati begitu, Prof. Komar tak memungkiri pers tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan, sehingga patut kiranya juga diawasi bersama.

"Tidak mungkin pers itu benar terus. Kita akui bahwa ada kalanya wartawan itu juga ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi di pihak lain juga sama, tidak mungkin pemerintah itu benar terus," tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Komar memandang segala bentuk penyimpangan harus dikoreksi, dan bukan berarti karena ada kritik maka Pers dianggap sebagai musuh pemerintah.

"Dan tugas pers dalam bahasa Inggris itu press is to pressure. Tugas pers itu memberikan pressure, watchdog, ketika itu memang terjadi penyimpan-penyimpangan, dan wartawan harus objektif, berpegang kepada etika, investigatif," ucapnya.

"Sehingga kemudian apa yang dilakukan itu tujuannya baik, dan untuk kebaikan bersama. Kalau persehat, maka itu negara juga sehat, pemerintah juga untung. Begitupun ketika pejabat, siapapun melakukan tugasnya dengan baik, yang diuntungkan kan juga rakyat," demikian Prof. Komar menambahkan.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya