Berita

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat/RMOL

Politik

Prof. Komarudin Tegaskan Pers Bukan Musuh Pemerintah

SELASA, 24 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat memastikan, kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh pers tidak berseberangan dengan pemerintah. 

Hal itu ia sampaikan dalam acara peluncuran Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, di Mangkuluhur Artotel Suites, Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2025.

"Jadi kalau pers itu bekerja dengan baik, polisi, kejaksaan, dan siapa yang bekerja baik, maka yang diuntungkan adalah rakyat dan negara itu sendiri. Kerja media massa pers, dan juga pemerintah atas enam negara, itu kan satu nafas sebenarnya," ujar Prof. Komar.


Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan, kerja-kerja Pers telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas, yakni UU 40/1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

"Memberikan satu informasi yang objektif, edukatif, dan juga bagaimana ikut melakukan pemberitaan, pendidikan publik, dan watchdog, menyampaikan hal-hal yang kurang benar, apa adanya," urainya.

Kendati begitu, Prof. Komar tak memungkiri pers tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan, sehingga patut kiranya juga diawasi bersama.

"Tidak mungkin pers itu benar terus. Kita akui bahwa ada kalanya wartawan itu juga ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi di pihak lain juga sama, tidak mungkin pemerintah itu benar terus," tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Komar memandang segala bentuk penyimpangan harus dikoreksi, dan bukan berarti karena ada kritik maka Pers dianggap sebagai musuh pemerintah.

"Dan tugas pers dalam bahasa Inggris itu press is to pressure. Tugas pers itu memberikan pressure, watchdog, ketika itu memang terjadi penyimpan-penyimpangan, dan wartawan harus objektif, berpegang kepada etika, investigatif," ucapnya.

"Sehingga kemudian apa yang dilakukan itu tujuannya baik, dan untuk kebaikan bersama. Kalau persehat, maka itu negara juga sehat, pemerintah juga untung. Begitupun ketika pejabat, siapapun melakukan tugasnya dengan baik, yang diuntungkan kan juga rakyat," demikian Prof. Komar menambahkan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

UPDATE

Investasi Jakarta Tertinggi Nasional, Tumbuh 22,1 Persen

Rabu, 04 November 2026 | 00:34

Pemerintah Optimis Polri Bakal Bongkar Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 00:20

Geledah Pukul 03.20

Rabu, 04 November 2026 | 00:04

Peduli Karhutla, PKSS Salurkan Ribuan Masker dan Susu Steril

Selasa, 03 November 2026 | 23:43

Listyo Sigit Cs Salah Pilih Lawan, Akhirnya Masuk Penjara

Selasa, 03 November 2026 | 23:22

WNA China Praperadilkan BNN di PN Jaktim terkait Narkoba

Selasa, 03 November 2026 | 23:00

Ditanya soal Gibran Ikut Disadap, Yusril: Wallahu A'lam bish-Shawab

Selasa, 03 November 2026 | 22:45

TEI 2026 jadi Pintu Ekspor Produk Sawit dan Pangan Indonesia

Selasa, 03 November 2026 | 22:32

Ini Kronologi Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Dkk

Selasa, 03 November 2026 | 22:29

Prabowo Bekali 400 Calon Pemimpin BUMN dengan Nilai Integritas dan Nasionalisme

Selasa, 03 November 2026 | 22:13

Selengkapnya