Berita

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat/RMOL

Politik

Prof. Komarudin Tegaskan Pers Bukan Musuh Pemerintah

SELASA, 24 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat memastikan, kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh pers tidak berseberangan dengan pemerintah. 

Hal itu ia sampaikan dalam acara peluncuran Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, di Mangkuluhur Artotel Suites, Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2025.

"Jadi kalau pers itu bekerja dengan baik, polisi, kejaksaan, dan siapa yang bekerja baik, maka yang diuntungkan adalah rakyat dan negara itu sendiri. Kerja media massa pers, dan juga pemerintah atas enam negara, itu kan satu nafas sebenarnya," ujar Prof. Komar.


Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan, kerja-kerja Pers telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas, yakni UU 40/1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

"Memberikan satu informasi yang objektif, edukatif, dan juga bagaimana ikut melakukan pemberitaan, pendidikan publik, dan watchdog, menyampaikan hal-hal yang kurang benar, apa adanya," urainya.

Kendati begitu, Prof. Komar tak memungkiri pers tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan, sehingga patut kiranya juga diawasi bersama.

"Tidak mungkin pers itu benar terus. Kita akui bahwa ada kalanya wartawan itu juga ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi di pihak lain juga sama, tidak mungkin pemerintah itu benar terus," tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Komar memandang segala bentuk penyimpangan harus dikoreksi, dan bukan berarti karena ada kritik maka Pers dianggap sebagai musuh pemerintah.

"Dan tugas pers dalam bahasa Inggris itu press is to pressure. Tugas pers itu memberikan pressure, watchdog, ketika itu memang terjadi penyimpan-penyimpangan, dan wartawan harus objektif, berpegang kepada etika, investigatif," ucapnya.

"Sehingga kemudian apa yang dilakukan itu tujuannya baik, dan untuk kebaikan bersama. Kalau persehat, maka itu negara juga sehat, pemerintah juga untung. Begitupun ketika pejabat, siapapun melakukan tugasnya dengan baik, yang diuntungkan kan juga rakyat," demikian Prof. Komar menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya