Berita

Salah satu fasilitas nuklir Iran sebelum diserang Amerika Serikat/Net

Politik

Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Tekanan Geopolitik dan Lonjakan Harga Migas

SENIN, 23 JUNI 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia diharapkan siap dan siaga dalam mengantisipasi kemungkinan skenario terburuk sebagai akibat dari konflik antara Israel dan Iran. Apalagi, kini Amerika Serikat sudah ikut campur dalam konflik tersebut.

"Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga kemandirian posisi politik luar negeri dan mengantisipasi kemungkinan dampak ekonomi seperti lonjakan harga energi dan tekanan geopolitik terhadap kawasan Asia Tenggara," kata anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, kepada wartawan, Senin, 23 Juni 2025.

Ia juga meminta pemerintah fokus mengevakuasi WNI dari dua negara tersebut dan menyuarakan perdamaian di forum-forum internasional.


"Kami mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada evakuasi WNI, tetapi juga memainkan peran aktif dalam forum-forum internasional seperti OKI, ASEAN, dan G20, untuk mendorong gencatan senjata dan menghindari meluasnya konflik," tuturnya.

Menurut Abraham, konflik ini tidak hanya menjadi ancaman regional di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global, baik secara politik, ekonomi, maupun kemanusiaan.

Di sisi lain, langkah yang diambil Indonesia untuk mengevakuasi seluruh WNI dari dua negara tersebut diapresiasi oleh Abraham.

"Pemerintah Indonesia telah bertindak cepat dengan menetapkan status siaga satu bagi WNI di Iran dan Israel, serta mulai melakukan evakuasi melalui jalur darat dan negara ketiga," ucapnya.

Legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat, Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif dan konsisten mendukung penyelesaian damai melalui jalur diplomasi, hukum internasional, dan dialog multilateral.

"Indonesia tidak berpihak kepada blok militer manapun, tetapi selalu berpihak pada perdamaian dan kemanusiaan," demikian Abraham Sridjaja.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya