Berita

Salah satu fasilitas nuklir Iran sebelum diserang Amerika Serikat/Net

Politik

Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Tekanan Geopolitik dan Lonjakan Harga Migas

SENIN, 23 JUNI 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia diharapkan siap dan siaga dalam mengantisipasi kemungkinan skenario terburuk sebagai akibat dari konflik antara Israel dan Iran. Apalagi, kini Amerika Serikat sudah ikut campur dalam konflik tersebut.

"Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga kemandirian posisi politik luar negeri dan mengantisipasi kemungkinan dampak ekonomi seperti lonjakan harga energi dan tekanan geopolitik terhadap kawasan Asia Tenggara," kata anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, kepada wartawan, Senin, 23 Juni 2025.

Ia juga meminta pemerintah fokus mengevakuasi WNI dari dua negara tersebut dan menyuarakan perdamaian di forum-forum internasional.


"Kami mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada evakuasi WNI, tetapi juga memainkan peran aktif dalam forum-forum internasional seperti OKI, ASEAN, dan G20, untuk mendorong gencatan senjata dan menghindari meluasnya konflik," tuturnya.

Menurut Abraham, konflik ini tidak hanya menjadi ancaman regional di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global, baik secara politik, ekonomi, maupun kemanusiaan.

Di sisi lain, langkah yang diambil Indonesia untuk mengevakuasi seluruh WNI dari dua negara tersebut diapresiasi oleh Abraham.

"Pemerintah Indonesia telah bertindak cepat dengan menetapkan status siaga satu bagi WNI di Iran dan Israel, serta mulai melakukan evakuasi melalui jalur darat dan negara ketiga," ucapnya.

Legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat, Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif dan konsisten mendukung penyelesaian damai melalui jalur diplomasi, hukum internasional, dan dialog multilateral.

"Indonesia tidak berpihak kepada blok militer manapun, tetapi selalu berpihak pada perdamaian dan kemanusiaan," demikian Abraham Sridjaja.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya