Berita

analis komunikasi politik Hendri Satrio/Ist

Politik

Diwarnai Kontroversi, Penulisan Ulang Sejarah Harus Dihentikan Sementara

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dilakukan Menteri Kebudayaan Fadli Zon berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan mengaburkan makna sejarah itu sendiri.

Hal ini disampaikan analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 22 Juni 2025.

Dia menilai, berbagai kontroversi yang muncul di tengah proses revisi menunjukkan bahwa publik tidak siap menerima perubahan narasi sejarah yang belum sepenuhnya transparan. 


"Penulisan revisi sejarah yang saat ini sedang dilakukan sebaiknya dihentikan sementara hingga prosesnya lebih baik dan dipercaya publik," ujarnya.

Menurut Hensat, sejarah bukan sekadar kumpulan data masa lalu, tetapi juga refleksi jujur dari perjalanan bangsa yang menyangkut memori kolektif rakyat. 

Oleh karena itu, setiap upaya perombakan narasi sejarah harus dilakukan dengan hati-hati, terbuka, dan melibatkan sebanyak mungkin kalangan mulai dari sejarawan, akademisi, hingga masyarakat sipil.

"Dengan berbagai kontroversi yang muncul saat ini, apapun hasilnya akan kehilangan kredibilitas sebagai sebuah tulisan sejarah," tegas pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya