Presiden AS, Donald Trump/Net
Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang tiga fasilitas nuklir utama Iran memicu reaksi beragam di dalam negeri.
Sebagian memuji tindakan tersebut sebagai langkah tegas terhadap ancaman global. Sementara yang lain mengecamnya sebagai pelanggaran konstitusional karena tidak mendapat persetujuan Kongres.
Dalam pernyataan di media sosial pada Sabtu malam, 21 Juni 2025, Trump mengklaim keberhasilan penuh serangan udara AS di tiga titik nuklir di Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Esfahan.
“
Kami berhasil menyerang tiga lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Esfahan. Bom sudah dijatuhkan di Fordow dan semua pesawat sekarang sudah berada di luar wilayah udara Iran," kata Trump, seperti dimuat
ABC News.Namun, pernyataan kemenangan ini segera disambut perdebatan tajam di Kongres. Sejumlah tokoh Partai Republik menyambut serangan itu sebagai keputusan berani yang diperlukan untuk menanggapi ancaman nuklir Iran.
Senator Lindsey Graham dari South Carolina dalam unggahan X memuji langkah Trump dan menyebut Iran pantas mendapatkannya.
"Rezim itu pantas mendapatkannya. Kerja bagus, Presiden @realDonaldTrump. Kami memiliki Angkatan Udara terbaik di dunia. Itu membuat saya sangat bangga," cuitnya.
Senator John Cornyn dari Texas menyebut keputusan menyerang Iran sangat tepat dan berani, dengan tujuan utama adalah mengancurkan situs nuklir mereka.
“Presiden Trump membuat keputusan yang berani dan tepat untuk melenyapkan ancaman nuklir Iran. Semoga Tuhan memberkati AS. Terima kasih kepada militer kita yang luar biasa dan @POTUS kita yang gigih," tulisnya.
Ketua DPR Mike Johnson juga menyampaikan dukungannya, menyebut serangan tersebut sebagai tindakan tegas yang bertujuan mencegah terorisme. Ia dilaporkan telah diberi pengarahan sebelum serangan dilakukan.
Senator John Thune dan John Barrasso, juga dari Partai Republik, termasuk di antara mereka yang diberi informasi sebelum pelaksanaan serangan.
“Ancaman terbesar bagi keselamatan Amerika Serikat dan dunia adalah Iran dengan senjata nuklirnya," kata dia.
Namun, tidak semua anggota parlemen bersorak. Kritik tajam datang dari sejumlah anggota Demokrat dan bahkan sebagian Republikan yang mempertanyakan legalitas tindakan presiden yang memerintahkan serangan militer besar tanpa persetujuan Kongres.
Senator independen Bernie Sanders menyampaikan kritik keras saat sedang berada di atas panggung dalam acara di Tulsa, Oklahoma. Dia mempertanyakan kekuasan Trump dalam memutuskan perang tanpa melibatkan kongres.
“Berita ini sangat tidak konstitusional. Anda semua tahu bahwa satu-satunya entitas yang dapat membawa negara ini berperang adalah Kongres AS. Presiden tidak memiliki hak itu," tegasnya.
Anggota DPR Tom Massie, Republikan dari Kentucky, juga menyuarakan keberatannya secara langsung.
“Ini tidak konstitusional,” tulisnya di platform X.
Dari pihak Demokrat, Jim Himes, anggota senior Komite Intelijen DPR, menulis: “Menurut Konstitusi, kita berdua bersumpah untuk membela, perhatian saya terhadap masalah ini datang Sebelum bom jatuh. Titik.”
Sementara itu, anggota DPR Ro Khanna menyerukan agar Kongres segera kembali bersidang.
“Kita perlu segera kembali ke DC dan memberikan suara pada Resolusi Kekuatan Perang saya untuk mencegah Amerika terseret ke dalam perang Timur Tengah yang tak berujung," tegasnya.
Keputusan sepihak ini memperuncing ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif AS, memperbarui kembali perdebatan lama soal otoritas perang presiden.
Sejak 1973, Undang-Undang Resolusi Kekuatan Perang mensyaratkan presiden untuk berkonsultasi dengan Kongres sebelum melakukan aksi militer besar, kecuali dalam kondisi darurat.
Langkah Trump ini menambah daftar panjang presiden AS yang dinilai mengabaikan prinsip tersebut, meski di sisi lain juga memuaskan kalangan yang menginginkan sikap keras terhadap Teheran.
