Program Pelatihan UMKM Harus Bisa Berdampak Konkret

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menekankan urgensi reformasi pelatihan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak lagi bersifat seremonial tanpa dampak konkret.

Menko PM, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program pelatihan yang hanya berorientasi proyek tanpa hasil nyata harus dihentikan.

“Tidak boleh lagi ada asal pelatihan. Semua harus satu standar, kualitas terjaga. Bisnis prosesnya dari pelatihan, pendampingan, sampai mandiri satu kesatuan. Tidak boleh hanya menjadi proyek-proyek pelatihan yang instan tidak bermanfaat,” kata Muhaimin usai menghadiri acara Bazaar Berdaya Bersama di kawasan Braga Bandung, dikutip RMOLJabar, Sabtu 21 Juni 2025.

Menurut sosok yang akrab disapa Cak Imin ini, anggaran pelatihan UMKM yang tersebar di berbagai kementerian perlu dikelola dengan baik agar tidak terbuang percuma. Pemerintah tidak punya ruang untuk program simbolis tanpa hasil.

“Pemerintah punya banyak dana yang selama ini melatih UMKM yang dijalankan kementerian-kementerian. Nah, semua kementerian yang melakukan pelatihan kepada UMKM, kepada pemberdayaan masyarakat, harus menggunakan standar yang sudah diuji,” ujarnya.

Kemandirian Ekonomi dan Sinergi Swasta

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Cak Imin menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Ia menyebut UMKM sebagai pilar utama untuk mewujudkan ketahanan ekonomi bangsa.

“Kita tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan perintah presiden agar kita segera berdiri di atas kaki sendiri, tidak boleh lagi bergantung pada negara manapun,” jelasnya.

Selain memperkuat UMKM dari sisi pelatihan, ia juga mengajak pihak swasta untuk mendukung langsung para pelaku usaha. Pemerintah siap memfasilitasi hubungan strategis antara UMKM dan investor.

“Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, juga investor swasta, mari bersinergi bahu-membahu menjadi jembatan atau menjadi mak comblang bagi para pelaku MKM untuk kuat dan kokoh,” ucapnya.

Cak Imin menegaskan, pelaku UMKM yang hanya aktif mengikuti pelatihan tanpa menghasilkan produk atau dampak ekonomi akan dikeluarkan dari skema pembinaan. 

“Kalau sekadar ikut pelatihan, nanti pada saatnya Anda kita coret. UMKM yang hanya ikut pelatihan-pelatihan saja, tidak produksi, akan kita coret dari proses pelatihan,” tegasnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Konsolidasi Anggaran

Cak Imin juga menggarisbawahi peran strategis pemerintah daerah, seperti Kota Bandung, dalam mendorong pertumbuhan UMKM kreatif. Menurutnya, Bandung telah siap menjadi pusat pengembangan karena infrastruktur dan ekosistem yang mendukung.

“Pemerintah daerah kita ajak ayo cepat-cepat untuk mandiri, UMKM harus kita dorong cepat. Wali Kota Bandung, siap menjadi hub karena punya semua infrastrukturnya,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pemerintah, ujarnya, tengah mengkonsolidasikan anggaran bantuan sosial mencapai Rp500 triliun per tahun agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dana itu termasuk untuk pelatihan, penguatan UMKM, dan pengentasan kemiskinan.

“Anggaran bantuan sosial untuk kemiskinan, bantuan sosial untuk pelatihan, bantuan sosial untuk UMKM semuanya setiap tahun itu (Rp)500 triliun. Ini sedang kita konsolidir agar tepat sasaran, efektif, produktif, berkelanjutan,” jelasnya.

Konsolidasi lintas kementerian juga dirancang agar pelatihan dan pendampingan UMKM bisa dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan pemuda sebagai motor penggerak utama.

“Semua kementerian akan kita konsolidir, pendampingan juga oleh Pemuda agar seluruh produknya siap berkompetisi,” pungkas Cak Imin.