Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin/Istimewa
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta menanggapi isu kebocoran data yang akhir-akhir ini mencuat.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan tim internal dan instansi terkait untuk menindaklanjuti isu ini. Pun memastikan seluruh data terkait layanan masyarakat tetap aman.
"Langkah-langkah penguatan sistem keamanan informasi telah dan terus kami lakukan untuk menjamin perlindungan terhadap data Pemprov DKI Jakarta," ujar Budi dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Budi dan jajaran juga melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap informasi yang beredar di ruang digital.
Dugaan kebocoran data muncul pada 5 Mei 2025, usai sebuah akun anonim mengklaim telah meretas domain resmi milik Pemprov DKI Jakarta, yakni
jakarta.go.id.
Akun itu mengunggah informasi yang menyebutkan telah mengunduh sejumlah data dari sistem internal pemerintah.
Hal ini langsung menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data dan potensi penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Setelah ditelusuri, Budi mengatakan, bahwa peretasan tersebut terjadi pada data milik salah satu Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan internet di luar pengelolaan Diskominfotik.
“Verifikasi teknis telah kami lakukan bersama tim keamanan siber, termasuk penelusuran kemungkinan jejak digital dari akses ilegal terhadap sistem informasi pemerintah,” jelas Budi.
Ia menambahkan, seluruh prosedur pengamanan dan mitigasi risiko sedang dijalankan. Diskominfotik juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat yang menemukan aktivitas digital mencurigakan yang mengatasnamakan Pemprov DKI Jakarta.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain melakukan audit keamanan digital terhadap sistem yang terdampak, berkoordinasi dengan lembaga dan tim keamanan siber nasional, meningkatkan lapisan pengamanan serta deteksi dini terhadap potensi serangan siber, menyusun panduan keamanan informasi untuk seluruh perangkat daerah.
"Segera laporkan temuan semacam itu melalui kanal resmi layanan pengaduan Pemprov DKI Jakarta. kolaborasi dan partisipasi publik sangat penting dalam menjaga ruang digital kita tetap aman,” tutupnya.
