Pemerintah diminta konsisten terhadap narasi besar Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional.
Hal ini ditegaskan ekonom konstitusi Defiyan Cori yang menyikapi kabar pembukaan keran impor ompreng atau food tray stainless steel SUS 304 untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jangan cuma lantang bicara berdikari di podium, tapi ketika menghadapi pengadaan nampan makan untuk anak sekolah saja langsung menyerah ke barang impor. Ini inkonsistensi yang sangat memprihatinkan,” ujar Defiyan dalam keterangannya, Sabtu 21 Juni 2025.
Menurutnya, pengadaan kebutuhan dasar seperti nampan makan seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan industri dalam negeri, bukan memperkuat ketergantungan pada produk asing, apalagi dari China.
Ia menyebut langkah membuka kran impor ini sebagai cermin dari kemalasan struktural dalam membangun basis produksi nasional.
“Ini bukan soal nampan semata, tapi soal harga diri bangsa. Kalau untuk sekadar alat makan saja negara menyerah, bagaimana kita bisa bicara hilirisasi, substitusi impor, atau industrialisasi?” katanya.
Padahal sebelumnya Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, telah mengatakan bahwa industri lokal telah diberi peluang untuk memproduksi food tray, dan beberapa pelaku usaha dalam negeri menyatakan siap memenuhi permintaan tersebut.
Namun, kata Defiyan, fakta bahwa pemerintah justru mempertimbangkan opsi impor, menunjukkan ada tarik-menarik kepentingan yang berpotensi melemahkan komitmen terhadap pemberdayaan industri nasional.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain di balik layar, memanfaatkan celah proyek negara untuk kepentingan dagang jangka pendek,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya juga mengaku telah meminta jajarannya untuk mencari pemasok food tray menu MBG lokal, untuk menanggapi maraknya temuan nampan impor asal China.
Dadan menegaskan, ribuan data yang menyebut food tray impor masih digunakan sudah tidak ada. Kalau pun masih ditemukan, kata dia, berarti terjadi pelanggaran di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak menjalankan SOP yang telah ditetapkan.
