Pemerintah Terus Kaji Kriteria Calon UMKM Penerima Konsesi Tambang

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih mengkaji secara mendalam terkait pemberian konsesi tambang kepada UMKM dalam konteks tambang rakyat.

Namun yang pasti, pemerintah dalam hal ini Kementerian UMKM mengedepankan aspek environmental sustainability itu menjadi kunci. 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Riza Adha Damanik dalam diskusi publik Double Check bertajuk “Lapangan Kerja, UMKM, dan Kemandirian Ekonomi Indonesia” yang digelar di Toety Heratu Museum, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 21 Juni 2025. 

“Makanya saya kira tentu dalam pembicaraan. Saya belum bisa masuk secara substansi dalam pokok pembahasan itu, tapi sedang dibincangkan bagaimana kriterianya ada kesepakatan,” kata Riza. 

Ia menambahkan bahwa penetapan kriteria bagi UMKM calon penerima konsesi tambang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, pengelolaan tambang oleh UMKM bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

“Bagaimana memastikan inisiatif ini ikut menjadi bagian dari upaya untuk mengembangkan klaster ekonomi UMKM unggulan lokal,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan izin tambang yang diberikan kepada organisasi massa keagamaan, UMKM dan koperasi dari pemerintah tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga.

Hal itu ditegaskan Bahlil usai rapat paripurna ke-13 masa sidang II dengan agenda pengesahan revisi UU Minerba menjadi undang-undang di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

"IUP-nya yang akan kita kasih kayak prioritas untuk UMKM, koperasi, itu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun,” tegas Bahlil.

"Bukan beli, dikasih, habis itu dijual lagi. Jadi, nggak akan dipindah tangankan dalam bentuk apapun,” sambungnya.