Berita

Kepala Biro Humas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga (paling kanan) /RMOL

Politik

Angka Kecelakaan Kerja Terus Meningkat, Kemnaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Proteksi

SABTU, 21 JUNI 2025 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti angka kecelakaan kerja di Indonesia yang terus meningkat dalam setiap tahunnya.

Kepala Biro Humas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. 

“Termasuk juga angka kecelakaan kerja. Ini setiap tahun meningkat terus, jumlahnya sampai ratusan ribu. Ini kasihan,” ungkap Sunardi dalam diskusi publik Double Check bertajuk “Lapangan Kerja, UMKM, dan Kemandirian Ekonomi Indonesia” yang digelar di Toety Heratu Museum, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 21 Juni 2025. 


Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga terhadap kehidupan keluarga korban.

“Kalau pekerja kita umpamanya mengalami kecelakaan kerja dan menjadi tidak bekerja atau dia mengalami penyakit akibat kerja, ini situasi ini ada... dari perusahaan. Perusahaan itu berkewajiban melakukan proteksi kepada pekerja,” tegasnya.

Sunardi menambahkan, jika pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja hingga tidak bisa lagi bekerja, maka dampaknya akan meluas hingga ke aspek ekonomi rumah tangga.

“Jangan sampai ia masih usianya produktif tapi karena dia mengalami penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja sampai dia tidak bisa lagi bekerja. Efeknya banyak, apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Umpamanya dia punya anak istri tulang punggungnya ini suaminya, suaminya mengalami kecelakaan kerja, ini akan berdampak kepada ekonomi keluarga,” jelasnya.

Oleh karena itu, Sunardi menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap kewajiban proteksi oleh perusahaan kepada pekerja. 

“Nah ini kewajiban perusahaan untuk melakukan proteksi. Nah di sini ada penegakan hukum juga yang memang harus kita tingkatkan terus,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya