Berita

Beras/RMOL

Bisnis

Inflasi di Jepang Sentuh 3,7 Persen, Harga Beras Kian Meroket

SABTU, 21 JUNI 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Harga beras yang melonjak tajam di Jepang memicu keresahan. 

Pada Mei tahun ini, harganya naik lebih dari dua kali lipat, melonjak 101,7 persen (yoy) dan menandai kenaikan terbesar dalam lebih dari setengah abad.

Lonjakan besar ini menyusul peningkatan 98,4 persen pada April dan peningkatan 92,1 persen (yoy) pada Maret.


Harga beras yang cukup tinggi ini menjadi sorotan.  Padahal, pemerintah Jepang telah mengeluarkan cadangan darurat beras demi menekan lonjakan harga komoditas pokok tersebut.

Sejumlah faktor menjadi penyebab kelangkaan beras. Cuaca ekstrem yang sangat panas dan kering dua tahun lalu menyebabkan gagal panen di berbagai wilayah. Kondisi ini diperparah oleh aksi penimbunan beras oleh sejumlah pedagang yang ingin mengambil keuntungan besar. 

Lonjakan harga beras terjadi saat tingkat inflasi inti Jepang naik menjadi 3,7 persen pada bulan Mei, menandai level tertinggi sejak Januari 2023.

Kenaikan ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menghadapi ujian politik besar dalam pemilu majelis tinggi bulan Juli mendatang.

Angka tersebut yang tidak termasuk biaya makanan segar lebih tinggi dari 3,6 persen yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters, dan di atas angka bulan April sebesar 3,5 persen.

Inflasi utama mencapai 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 3,6 persen pada April. Ini menandai bulan ke-38 berturut-turut inflasi melampaui target BOJ sebesar 2 persen.

Kenaikan harga terjadi di berbagai sektor makanan, termasuk produk olahan seperti kopi dan cokelat. Biaya listrik naik 11,3 persen, sedangkan tarif gas meningkat 5,4 persen.

Untuk meredam dampak inflasi, Ishiba menjanjikan bantuan tunai sebesar 20.000 yen (sekitar Rp 2 juta) bagi setiap warga negara, dengan jumlah dua kali lipat untuk anak-anak, menjelang pemilu Juli.

Bank of Japan (BOJ) pada pekan ini memilih untuk tidak mengubah suku bunga, serta memperlambat langkah pengurangan pembelian obligasi pemerintah, seiring ketidakpastian global yang membayangi ekonomi terbesar keempat dunia tersebut.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya