Berita

Beras/RMOL

Bisnis

Inflasi di Jepang Sentuh 3,7 Persen, Harga Beras Kian Meroket

SABTU, 21 JUNI 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Harga beras yang melonjak tajam di Jepang memicu keresahan. 

Pada Mei tahun ini, harganya naik lebih dari dua kali lipat, melonjak 101,7 persen (yoy) dan menandai kenaikan terbesar dalam lebih dari setengah abad.

Lonjakan besar ini menyusul peningkatan 98,4 persen pada April dan peningkatan 92,1 persen (yoy) pada Maret.


Harga beras yang cukup tinggi ini menjadi sorotan.  Padahal, pemerintah Jepang telah mengeluarkan cadangan darurat beras demi menekan lonjakan harga komoditas pokok tersebut.

Sejumlah faktor menjadi penyebab kelangkaan beras. Cuaca ekstrem yang sangat panas dan kering dua tahun lalu menyebabkan gagal panen di berbagai wilayah. Kondisi ini diperparah oleh aksi penimbunan beras oleh sejumlah pedagang yang ingin mengambil keuntungan besar. 

Lonjakan harga beras terjadi saat tingkat inflasi inti Jepang naik menjadi 3,7 persen pada bulan Mei, menandai level tertinggi sejak Januari 2023.

Kenaikan ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menghadapi ujian politik besar dalam pemilu majelis tinggi bulan Juli mendatang.

Angka tersebut yang tidak termasuk biaya makanan segar lebih tinggi dari 3,6 persen yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters, dan di atas angka bulan April sebesar 3,5 persen.

Inflasi utama mencapai 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 3,6 persen pada April. Ini menandai bulan ke-38 berturut-turut inflasi melampaui target BOJ sebesar 2 persen.

Kenaikan harga terjadi di berbagai sektor makanan, termasuk produk olahan seperti kopi dan cokelat. Biaya listrik naik 11,3 persen, sedangkan tarif gas meningkat 5,4 persen.

Untuk meredam dampak inflasi, Ishiba menjanjikan bantuan tunai sebesar 20.000 yen (sekitar Rp 2 juta) bagi setiap warga negara, dengan jumlah dua kali lipat untuk anak-anak, menjelang pemilu Juli.

Bank of Japan (BOJ) pada pekan ini memilih untuk tidak mengubah suku bunga, serta memperlambat langkah pengurangan pembelian obligasi pemerintah, seiring ketidakpastian global yang membayangi ekonomi terbesar keempat dunia tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya