Ketua Parkir DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter/Ist
Pansus Parkir DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil puluhan pengelola parkir off street menyusul melempemnya setoran duit parkir ke kas Pemprov DKI, padahal potensinya sangat besar.
Ketua Parkir DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, perusahaan pengelola parkir di Jakarta tersebut memperoleh rekomendasi dari Unit Pengelola Perparkiran di bawah naungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Menurut Jupiter, pemanggilan puluhan pengelola parkir off street tersebut masih dalam rangka kelanjutan kerja Pansus Parkir DPRD DKI yang belum tuntas.
Sehingga, kata Jupiter, pihaknya masih terus menggali potensi pajak parkir yang sangat besar.
"Potensi besar dari Pemprov DKI selalu memberikan target kecil. Ini sangat tidak masuk akal,” kata Jupiter dalam keterangannya, Jumat 20 Juni 2025.
Jupiter merujuk jumlah kendaraan yang terdaftar di Polda Metro Jaya tahun 2024 yang mencapai 24.356.669 unit.
Jumlah itu terdiri dari berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil pribadi, sepeda motor, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.
Adapun rinciannya mobil pribadi sebanyak 4.354.155 unit, sepeda motor 19.016.898 unit, bus 44.352 unit, mobil barang/angkutan 876.637 unit, dan kendaraan khusus 64.611 unit.
Asumsi pergerakan kendaraan ini ditambah kendaraan yang masuk dari wilayah penyangga Jakarta juga cukup besar menjadi penyumbang pungutan pajak parkir.
Dari penelusuran Pansus Parkir, pajak yang diterima Pemprov DKI dari pengelola parkir off street ini sangat kecil bila dibandingkan dengan potensinya.
Karena itu, Jupiter memastikan akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar kasus besar ini.
“Kami menduga ada kongkalikong antara pengelola parkir dan oknum pejabat di UP Parkir dan pejabat lainnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ini jelas pidana,” kata Jupiter.
Politikus Partai Nasdem mengaku mendapatkan informasi dari pemilik gedung atas kecurigaan memanipulasi jumlah kendaraan yang parkir dan jumlah pungutan retribusinya.
"Tentu saja hal itu bisa terjadi karena pembiaran atau pengawasan dari Pemprov DKI tidak berjalan, atau bisa jadi karena sama-sama berkonspirasi antar mereka,” kata Jupiter.
Potensi pajak parkir di Jakarta mencapai Rp2,4 triliun per tahun. Namun, faktanya Pemprov DKI hanya membuat target puluhan miliar.
“Ini aneh bin ajaib, entah apa yang terjadi di perparkiran ibukota ini,” pungkas Jupiter.
