Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan Rusia saat ini masih berada di tahap awal, yakni studi kelayakan atau feasibility study.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025, pada Jumat, 20 Juni 2025 waktu setempat.
"Kalau nuklir kan kita feasibility study dulu," ujar Airlangga kepada awak media.
Airlangga menjelaskan bahwa rencana pembangunan PLTN sudah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional. Pemerintah menargetkan kapasitas hingga 500 megawatt melalui teknologi reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR).
"Di dalam RUPTL kan kita memang merencanakan untuk membangun nuklir sampai dengan 500 megawatt. Jadi yang pertama sedang melakukan study, feasibility study dulu aja. Oke," tegasnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaan negaranya untuk membantu Indonesia mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Komitmen tersebut disampaikan Putin dalam konferensi pers bersama Presiden RI Prabowo Subianto seusai pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Kamis, 19 Juni 2025.
“Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai, termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf,” ujar Putin.
Pernyataan ini menandai terbukanya babak baru kerja sama strategis antara Jakarta dan Moskow di sektor teknologi tinggi, khususnya dalam pemanfaatan energi nuklir untuk kepentingan non-militer.
Rusia, melalui perusahaan-perusahaan energi dan teknologi canggihnya, dikenal memiliki pengalaman panjang dalam proyek nuklir sipil di berbagai negara.
