Berita

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad/RMOL

Nusantara

Ada Program Gas Nikah di “Peaceful Muharam 1447 H"

JUMAT, 20 JUNI 2025 | 14:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong masyarakat, khususnya umat Islam, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Hal ini dilakukan karena banyak pasangan yang mengaku sudah menikah namun tidak mencatatkan pernikahannya atau tidak memiliki buku nikah. 

Pencatatan pernikahan penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dan menjaga ketahanan keluarga.


Sebagaimana data yang disampaikan Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, saat ini diketahui terdapat 34,6 juta pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi dan tidak memiliki buku nikah.

"Mungkin ada banyak persoalan yang mereka hadapi, mungkin faktor ekonomi, literasi, hanya berdasarkan saling mencintai, jadi merasa tidak ada buku nikah tidak masalah," kata Abu Rokhmad dalam konferensi pers Peaceful Muharam 1447 H di Jakarta, pada Jumat 20 Juni 2025. 

Keprihatinan itulah yang mendorong Kemenag menggelar acara Gas Nikah atau Gerakan Sadar Pencatatan Nikah di CFD Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025. 

Program ini mengedukasi masyarakat soal pentingnya pencatatan pernikahan mengingat ada puluhan juta pasangan di Indonesia yang mengaku menikah tetapi tidak memiliki buku nikah.

Program ini sekaligus menjadi salah satu rangkaian acara “Peaceful Muharam 1447 H" yang digelar Kemenag menyambut Tahun Baru Islam.

Menurut Dirjen Abu, pernikahan tanpa pencatatan resmi memiliki berbagai risiko dan kerugian terutama bagi perempuan dan anak-anak. Istri tidak akan mendapatkan hak-haknya apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

Ia menekankan, pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum bagi keluarga, termasuk dalam hal hak waris, pengurusan dokumen kependudukan, dan lain-lain. 

"Jika menikah siri, tidak bisa dilakukan perceraian di pengadilan agama. Jadinya perceraian siri. Kalau ada anak, harus ada akte kelahiran. Akte kelahiran basisnya akte atau buku nikah," ujar Abu Rokhmad

Ia memaparkan, dari 1,5 juta angka pernikahan yang tercatat pada 2024, sebanyak 466.000 di antaranya mengalami kegagalan. 

"Ini juga menjadi perhatian. Karena kalau terjadi perpisahan suami-istri, maka yang akan menanggung beban semuanya itu utamanya anak-anak," katanya.

Dengan mencatatkan pernikahan, maka ini menjadi langkah terbaik untuk melindungi keluarga dan menjaga ketahanan keluarga. Apalagi di Indonesia saat ini angka perceraian terbilang tinggi.

Abu Rokhmad pun menegaskan,  jauh lebih baik menjaga agar keluarga kita tetap utuh, tetap sakinah, tetap mawaddah, dan selalu ada rahmah di antara pasangan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya