Berita

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto/Ist

Pertahanan

Panglima: TNI Dilarang Berpolitik Praktis tapi Harus Tahu Politik Negara

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 22:54 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Panglima Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan para prajurit dan perwira TNI tidak berpolitik praktis. Meski begitu, setiap perwira diharuskan mengetahui politik di suatu negara.

Pesan tersebut disampaikan Panglima saat memberi kuliah umum kepada 212 Perwira Siswa Dikreg LIII Sesko TNI tahun 2025 dengan tema "Standing Point Indonesia dalam Merespons Dinamika Geopolitik Global" di Graha Widya Adibrata, Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, Rabu, 18 Juni 2025.

Tema kuliah ini membahas posisi strategis Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks.


“TNI tidak boleh berpolitik praktis, tetapi harus tahu politik negara,” tegas Jenderal Agus Subiyanto.

Panglima menyampaikan, kemunculan kekuatan-kekuatan baru dan meningkatnya ketegangan global menuntut Indonesia menyusun strategi kebijakan luar negeri dan pertahanan proaktif dan berdampak jangka panjang.

Yang tak kalah penting, strategi harus tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai dasar pijakan strategi pertahanan.

Panglima juga menekankan, dinamika geopolitik tidak hanya menyangkut aspek diplomasi, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan nasional. 

Oleh karena itu, TNI dituntut bisa mengantisipasi setiap perubahan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

"TNI harus menjaga komitmen netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis," pungkas Panglima.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya