Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Ist

Politik

Dicurigai Ada Agenda Tersembunyi di Balik Pengaburan Fakta Pemerkosaan Massal

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor terus menuai kecaman. 

Aktivis dan pengamat sosial Adian Radiatus menilai pernyataan tersebut sangat melukai korban dan bertentangan dengan semangat pelurusan sejarah.

“Entah apa definisi yang dipakai Fadli Zon terhadap kata massal sehingga kasus perkosaan brutal di hari-hari kerusuhan Mei 1998 dianggap tidak terjadi bahkan ironisnya dianggap sebagai berita bohong," kata Adian kepada RMOL, Kamis 19 Juni 2025.


Adian menilai, pernyataan Fadli Zon tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga menunjukkan indikasi adanya agenda tersembunyi di balik upaya mengaburkan fakta sejarah. 

Menurutnya, sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk “mensucikan yang hitam dan menghitamkan yang suci”.

“Sejarah mencatat berbagai peristiwa hebat maupun biadab," kata Adian.

Adian menambahkan, jika Fadli ingin meralat istilah massal menjadi terjadi banyak pemerkosaan, itu masih dapat diterima. Namun menyangkal sepenuhnya keberadaan peristiwa tersebut dinilai sangat tidak masuk akal.

“Menyatakan tidak ada peristiwa pemerkosaan di masa itu selain menyakitkan juga kita tak menyangka ada sosok pemimpin yang selayaknya mampu menjaga kebenaran malah ingin menghapusnya dari sejarah," kata Adian.

Adian juga menyinggung sikap masyarakat Tionghoa yang selama ini cenderung diam terhadap kebijakan penguasa. Namun dalam kasus ini, ia menilai luka sejarah masih terasa dalam, terutama bagi keluarga korban yang sebagian besar tenggelam dalam senyapnya kerusuhan.

Ia berharap Fadli Zon menarik atau setidaknya mengklarifikasi pernyataannya, agar sejalan dengan fakta sejarah yang telah dibuktikan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).




Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya