Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Ist

Politik

Dicurigai Ada Agenda Tersembunyi di Balik Pengaburan Fakta Pemerkosaan Massal

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor terus menuai kecaman. 

Aktivis dan pengamat sosial Adian Radiatus menilai pernyataan tersebut sangat melukai korban dan bertentangan dengan semangat pelurusan sejarah.

“Entah apa definisi yang dipakai Fadli Zon terhadap kata massal sehingga kasus perkosaan brutal di hari-hari kerusuhan Mei 1998 dianggap tidak terjadi bahkan ironisnya dianggap sebagai berita bohong," kata Adian kepada RMOL, Kamis 19 Juni 2025.


Adian menilai, pernyataan Fadli Zon tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga menunjukkan indikasi adanya agenda tersembunyi di balik upaya mengaburkan fakta sejarah. 

Menurutnya, sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk “mensucikan yang hitam dan menghitamkan yang suci”.

“Sejarah mencatat berbagai peristiwa hebat maupun biadab," kata Adian.

Adian menambahkan, jika Fadli ingin meralat istilah massal menjadi terjadi banyak pemerkosaan, itu masih dapat diterima. Namun menyangkal sepenuhnya keberadaan peristiwa tersebut dinilai sangat tidak masuk akal.

“Menyatakan tidak ada peristiwa pemerkosaan di masa itu selain menyakitkan juga kita tak menyangka ada sosok pemimpin yang selayaknya mampu menjaga kebenaran malah ingin menghapusnya dari sejarah," kata Adian.

Adian juga menyinggung sikap masyarakat Tionghoa yang selama ini cenderung diam terhadap kebijakan penguasa. Namun dalam kasus ini, ia menilai luka sejarah masih terasa dalam, terutama bagi keluarga korban yang sebagian besar tenggelam dalam senyapnya kerusuhan.

Ia berharap Fadli Zon menarik atau setidaknya mengklarifikasi pernyataannya, agar sejalan dengan fakta sejarah yang telah dibuktikan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).




Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya