Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Ist

Politik

Dicurigai Ada Agenda Tersembunyi di Balik Pengaburan Fakta Pemerkosaan Massal

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor terus menuai kecaman. 

Aktivis dan pengamat sosial Adian Radiatus menilai pernyataan tersebut sangat melukai korban dan bertentangan dengan semangat pelurusan sejarah.

“Entah apa definisi yang dipakai Fadli Zon terhadap kata massal sehingga kasus perkosaan brutal di hari-hari kerusuhan Mei 1998 dianggap tidak terjadi bahkan ironisnya dianggap sebagai berita bohong," kata Adian kepada RMOL, Kamis 19 Juni 2025.


Adian menilai, pernyataan Fadli Zon tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga menunjukkan indikasi adanya agenda tersembunyi di balik upaya mengaburkan fakta sejarah. 

Menurutnya, sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk “mensucikan yang hitam dan menghitamkan yang suci”.

“Sejarah mencatat berbagai peristiwa hebat maupun biadab," kata Adian.

Adian menambahkan, jika Fadli ingin meralat istilah massal menjadi terjadi banyak pemerkosaan, itu masih dapat diterima. Namun menyangkal sepenuhnya keberadaan peristiwa tersebut dinilai sangat tidak masuk akal.

“Menyatakan tidak ada peristiwa pemerkosaan di masa itu selain menyakitkan juga kita tak menyangka ada sosok pemimpin yang selayaknya mampu menjaga kebenaran malah ingin menghapusnya dari sejarah," kata Adian.

Adian juga menyinggung sikap masyarakat Tionghoa yang selama ini cenderung diam terhadap kebijakan penguasa. Namun dalam kasus ini, ia menilai luka sejarah masih terasa dalam, terutama bagi keluarga korban yang sebagian besar tenggelam dalam senyapnya kerusuhan.

Ia berharap Fadli Zon menarik atau setidaknya mengklarifikasi pernyataannya, agar sejalan dengan fakta sejarah yang telah dibuktikan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).




Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya