Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Ist

Politik

Dicurigai Ada Agenda Tersembunyi di Balik Pengaburan Fakta Pemerkosaan Massal

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor terus menuai kecaman. 

Aktivis dan pengamat sosial Adian Radiatus menilai pernyataan tersebut sangat melukai korban dan bertentangan dengan semangat pelurusan sejarah.

“Entah apa definisi yang dipakai Fadli Zon terhadap kata massal sehingga kasus perkosaan brutal di hari-hari kerusuhan Mei 1998 dianggap tidak terjadi bahkan ironisnya dianggap sebagai berita bohong," kata Adian kepada RMOL, Kamis 19 Juni 2025.


Adian menilai, pernyataan Fadli Zon tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga menunjukkan indikasi adanya agenda tersembunyi di balik upaya mengaburkan fakta sejarah. 

Menurutnya, sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk “mensucikan yang hitam dan menghitamkan yang suci”.

“Sejarah mencatat berbagai peristiwa hebat maupun biadab," kata Adian.

Adian menambahkan, jika Fadli ingin meralat istilah massal menjadi terjadi banyak pemerkosaan, itu masih dapat diterima. Namun menyangkal sepenuhnya keberadaan peristiwa tersebut dinilai sangat tidak masuk akal.

“Menyatakan tidak ada peristiwa pemerkosaan di masa itu selain menyakitkan juga kita tak menyangka ada sosok pemimpin yang selayaknya mampu menjaga kebenaran malah ingin menghapusnya dari sejarah," kata Adian.

Adian juga menyinggung sikap masyarakat Tionghoa yang selama ini cenderung diam terhadap kebijakan penguasa. Namun dalam kasus ini, ia menilai luka sejarah masih terasa dalam, terutama bagi keluarga korban yang sebagian besar tenggelam dalam senyapnya kerusuhan.

Ia berharap Fadli Zon menarik atau setidaknya mengklarifikasi pernyataannya, agar sejalan dengan fakta sejarah yang telah dibuktikan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).




Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya