Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Ist

Politik

Dicurigai Ada Agenda Tersembunyi di Balik Pengaburan Fakta Pemerkosaan Massal

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor terus menuai kecaman. 

Aktivis dan pengamat sosial Adian Radiatus menilai pernyataan tersebut sangat melukai korban dan bertentangan dengan semangat pelurusan sejarah.

“Entah apa definisi yang dipakai Fadli Zon terhadap kata massal sehingga kasus perkosaan brutal di hari-hari kerusuhan Mei 1998 dianggap tidak terjadi bahkan ironisnya dianggap sebagai berita bohong," kata Adian kepada RMOL, Kamis 19 Juni 2025.


Adian menilai, pernyataan Fadli Zon tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga menunjukkan indikasi adanya agenda tersembunyi di balik upaya mengaburkan fakta sejarah. 

Menurutnya, sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk “mensucikan yang hitam dan menghitamkan yang suci”.

“Sejarah mencatat berbagai peristiwa hebat maupun biadab," kata Adian.

Adian menambahkan, jika Fadli ingin meralat istilah massal menjadi terjadi banyak pemerkosaan, itu masih dapat diterima. Namun menyangkal sepenuhnya keberadaan peristiwa tersebut dinilai sangat tidak masuk akal.

“Menyatakan tidak ada peristiwa pemerkosaan di masa itu selain menyakitkan juga kita tak menyangka ada sosok pemimpin yang selayaknya mampu menjaga kebenaran malah ingin menghapusnya dari sejarah," kata Adian.

Adian juga menyinggung sikap masyarakat Tionghoa yang selama ini cenderung diam terhadap kebijakan penguasa. Namun dalam kasus ini, ia menilai luka sejarah masih terasa dalam, terutama bagi keluarga korban yang sebagian besar tenggelam dalam senyapnya kerusuhan.

Ia berharap Fadli Zon menarik atau setidaknya mengklarifikasi pernyataannya, agar sejalan dengan fakta sejarah yang telah dibuktikan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).




Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya