Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/RMOL

Politik

Sebut Pemerkosaan Massal cuma Rumor

Fadli Zon Kurang Riset Peristiwa Mei 1998

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 11:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanya sebatas rumor, direspons analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Pengamat yang akrab disapa Hensat itu menilai, pernyataan tersebut tidak berdasar dan menunjukkan lemahnya proses riset sebelum menyampaikan informasi ke publik.

“Secara teori, yang harus dilakukan oleh siapa pun yang berkomunikasi adalah riset terlebih dahulu. Pemerintah seharusnya melakukan riset ulang sebelum menyampaikan hal-hal tertentu kepada masyarakat,” kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 19 Juni 2025.


Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengaitkan hal ini dengan tantangan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 “Pak Prabowo berkali-kali menyebut bahwa salah satu tantangan pemerintahannya adalah komunikasi. Menurut saya, Fadli Zon perlu lebih banyak menerima masukan sebelum bicara ke publik,” kata Hensat.

Ia juga mengungkapkan pengalamannya secara langsung terlibat dalam tim strategi komunikasi Komnas Perempuan pada masa pascareformasi. 

Hensat menegaskan, banyak bukti dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual benar-benar terjadi saat kerusuhan Mei 1998.

“Saya tahu persis Komnas Perempuan melakukan pendampingan kepada para korban,” kata Hensat.

Soal kemungkinan permintaan maaf dari Fadli Zon, Hensat yang juga dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu menilai hal tersebut penting jika memang ada kesalahan. 

“Kalau salah ya harus minta maaf. Tapi apakah pejabat kita berani minta maaf? Nah, itu yang kita tunggu, karena banyak sekali yang terluka oleh peristiwa itu,” pungkas Hensat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya