Berita

Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) turun jalan menyampaikan aspirasi di depan gerbang Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu 18 Juni 2025/Ist

Hukum

KMI Minta Penegak Hukum Bergerak Selidiki Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

RABU, 18 JUNI 2025 | 21:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan orang dari Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) turun jalan menyampaikan aspirasi di depan gerbang Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu 18 Juni 2025.

Mereka menuntut agar penegak hukum bisa segera membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penyimpangan keuangan di salah satu BUMN, PT Pupuk Indonesia.

Mereka datang ramai-ramai membawa spanduk dan poster terpampang foto Rahmad Pribadi yang merupakan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dia sebelumnya juga pernah memimpin Pupuk Petrokimia.
 

 
Koordinator KMI Safruddin menyebut kasus ini bukan sekadar kerugian finansial, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita kedaulatan pangan dan nasib jutaan petani Indonesia.

"Kami datang lagi untuk menuntut keadilan. Kami mendesak Kejagung segera memeriksa Rahmat Pribadi," tegas Safruddin.

Ia mengungkapkan, Rahmad Pribadi juga tercatat pernah tersandung dugaan suap pada masa jabatannya di PT Petrokimia Gresik antara 2018 hingga 2020. 

Katanya, status hukum dari Rahmad Pribadi saat menjabat Dirut Pupuk Petrokimia belum juga menemukan titik terang.

"Kami masih ingat, saat Rahmad Pribadi menjabat di Petrokimia, kasusnya sampai sekarang belum juga jelas sudah sejauh mana," tandasnya. 

Aksi yang sempat diwarnai aksi saling dorong dengan petugas keamanan, mereda setelah perwakilan Kejaksaan Agung bersedia menemui mahasiswa.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya