Berita

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha/RMOL

Global

WNI Diimbau Hindari Perjalanan ke Iran, Israel, Syria, Lebanon, dan Yaman

RABU, 18 JUNI 2025 | 16:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) secara resmi mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk menunda seluruh rencana perjalanan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda ketegangan geopolitik. 

Negara-negara tersebut antara lain Iran, Israel, Syria, Lebanon, dan Yaman.

“Bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, ke Israel, ke Syria, ke Lebanon, ke Yaman, kami menyarankan agar dapat menunda perjalanannya, karena di negara-negara tersebut perwakilan RI telah menetapkan status siaga,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, dalam konferensi pers pada Rabu, 18 Juni 2025.


Imbauan ini dikeluarkan menyusul memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang berdampak pada ketidakstabilan di wilayah sekitarnya. 

Pemerintah juga memperingatkan WNI yang melakukan perjalanan udara melewati wilayah Timur Tengah agar lebih waspada dan rutin memantau jadwal penerbangan.

“Bagi warga negara kita yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah Timur Tengah, agar selalu memeriksa jadwal penerbangan terakhir ke maskapai masing-masing, antisipasi buka tutup wilayah udara yang dapat mengganggu jadwal penerbangan,” tambah Judha.

Saat ini, berdasarkan data Kemenlu, terdapat 386 WNI yang berada di Iran, mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang tinggal di Kota Qom. Sementara itu, 194 WNI tercatat berada di Israel, sebagian besar adalah peserta program magang pendidikan yang tinggal di Kota Arafat, Israel bagian selatan.

Judha menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada laporan korban dari WNI akibat konflik yang tengah berlangsung. Namun, beberapa WNI sempat mengalami keterlambatan atau kesulitan akibat ditutupnya jalur penerbangan.

“42 WNI peziarah yang ada di Yerusalem, awalnya mereka harus keluar Israel melalui Bandara Ben Gurion, namun karena tertutup, KBRI Amman membantu untuk memindahkan mereka melalui jalur darat menuju ke Jordania dan sudah kembali ke Indonesia kemarin,” jelasnya.

Selain itu, terdapat dua peziarah Indonesia di Kota Qom, Iran, yang semula akan pulang melalui Bandara Internasional Teheran. Karena jalur tersebut ditutup, mereka akhirnya keluar melalui jalur darat ke Pakistan dengan bantuan KBRI. 

Delapan jemaah haji asal Indonesia yang tinggal di Inggris juga dilaporkan sempat tertahan di Amman, Yordania, namun kini telah kembali ke Inggris.

Kemenlu menegaskan bahwa langkah-langkah antisipatif terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik. 

“Dapat kami sampaikan bahwa rencana kontingensi sudah disusun oleh KBRI Teheran sejak tahun lalu. Status Siaga Dua juga sudah ditetapkan sejak tahun lalu dan kita terus memonitor dari dekat kemungkinan terjadinya eskalasi lebih lanjut," kata Judha.

Langkah-langkah komunikasi dan koordinasi intensif juga dilakukan, termasuk mengadakan town hall meeting secara virtual dengan para WNI di Iran untuk menyampaikan situasi terkini serta prosedur kontingensi jika kondisi memburuk.

“Jika terjadi eskalasi, kita dapat tingkatkan menjadi Siaga Satu dan kemudian akan melaksanakan proses evakuasi. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan proses evakuasi dan penerimaan di Indonesia," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya