Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Sri Mulyani Waspadai Ketidakpastian Global Bersifat Permanen

RABU, 18 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tensi geopolitik hingga perang dagang yang belum mereda akan berdampak pada ketidakpastian ekonomi global dalam jangka panjang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa faktor utama dari ketidakpastian global saat ini bersifat struktural dan permanen.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah munculnya unilateralism atau pendekatan sepihak dalam kebijakan ekonomi, khususnya dari Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam dinilai semakin gencar menerapkan kebijakan tarif sepihak terhadap negara-negara mitra dagangnya. 


“Yang kita lihat, we are witnessing the uncertainty (kami menyaksikan ketidakpastian) ini akan lebih permanen. Karena nature dari uncertainty itu sendiri bukan karena sesuatu yang sifatnya temporary (sementara), tapi lebih suatu shifting yang sifatnya kemungkinan jangka menengah panjang,”kata Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif AS tidak hanya mencerminkan kebijakan domestik, namun juga menciptakan struktur baru dalam global governance. 

Perubahan ini, menurutnya akan mengarah pada pola interaksi internasional yang berbeda, dengan peran institusi global yang makin dilemahkan.

"Kalau AS melakukan unilateral tariff policy terhadap semua partner dagangnya, itu selain karena domestic policy, itu juga membentuk global governance yang baru," imbuhnya. 

Ia juga menyebut , unilateralism membuat negara-negara besar merasa kuat untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu bantuan multilateral institution seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). 

“Banyak negara yang masih berharap harusnya kalau ada dispute we have to settle it (permasalahan, kita harus menyelesaikannya) di WTO. Tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi," keluhnya.

“Sehingga negara-negara yang kuat merasa that I have to solve my own problem without using those multilateral institution Inilah yang disebut unilateralism atau dispute diselesaikan secara bilateral,” tuturnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya