Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Bersama Akademisi di Sumut, Eddy Soeparno Bicara Keadilan Energi Listrik untuk Rakyat

SELASA, 17 JUNI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mewujudkan keadilan energi listrik bagi seluruh rakyat Indonesia adalah satu keharusan. Terlebih, listrik adalah hak seluruh warga negara tanpa kecuali.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menggelar rangkaian acara MPR Goes to Campus di Sumatera Utara. 

Dalam rangkaian acara ini, Eddy Soeparno akan berdialog dengan Guru Besar, Akademisi, Dosen dan Mahasiswa di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan UIN Sumatera Utara Medan. 


Dikatakan Eddy Soeparno, saat ini ada 10.800 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik di wilayahnya. Ada sekitar 780.000 warga negara yang saat ini masih belum menikmati haknya untuk mendapatkan listrik. 

"Situasi ini yang terus diupayakan jalan keluarnya oleh pemerintah bersama dengan PLN untuk memastikan keadilan listrik bagi saudara-saudara kita," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa 17 Juni 2025.

Eddy menjelaskan peran MPR adalah sebagai lembaga yang melaksanakan amanat konstitusi, yang diantaranya adalah mewujudkan hak rakyat untuk lingkungan bersih dan sehat. 

"Mungkin ada yang bertanya kok MPR tiba-tiba mengurus lingkungan? Padahal jelas dalam konstitusi kita terdapat hak bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat,"

"Selain itu amanat Pasal 33 UUD 1945 pasal 34 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keadilan," tegasnya. 

Ke depan, Wakil Ketua Umum PAN itu terus mengajak kampus untuk berkolaborasi memberikan ide dan gagasan terbaik untuk mempercepat transisi energi sekaligus merawat lingkungan hidup bersih dan sehat. 

"Lebih dari rumah rakyat, MPR RI adalah rumah kolaborasi dengan semua pihak terutama kampus dalam hal ini Guru Besar, Akademisi dan mahasiswa untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan kita," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya