Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Bersama Akademisi di Sumut, Eddy Soeparno Bicara Keadilan Energi Listrik untuk Rakyat

SELASA, 17 JUNI 2025 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mewujudkan keadilan energi listrik bagi seluruh rakyat Indonesia adalah satu keharusan. Terlebih, listrik adalah hak seluruh warga negara tanpa kecuali.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menggelar rangkaian acara MPR Goes to Campus di Sumatera Utara. 

Dalam rangkaian acara ini, Eddy Soeparno akan berdialog dengan Guru Besar, Akademisi, Dosen dan Mahasiswa di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan UIN Sumatera Utara Medan. 


Dikatakan Eddy Soeparno, saat ini ada 10.800 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik di wilayahnya. Ada sekitar 780.000 warga negara yang saat ini masih belum menikmati haknya untuk mendapatkan listrik. 

"Situasi ini yang terus diupayakan jalan keluarnya oleh pemerintah bersama dengan PLN untuk memastikan keadilan listrik bagi saudara-saudara kita," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa 17 Juni 2025.

Eddy menjelaskan peran MPR adalah sebagai lembaga yang melaksanakan amanat konstitusi, yang diantaranya adalah mewujudkan hak rakyat untuk lingkungan bersih dan sehat. 

"Mungkin ada yang bertanya kok MPR tiba-tiba mengurus lingkungan? Padahal jelas dalam konstitusi kita terdapat hak bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat,"

"Selain itu amanat Pasal 33 UUD 1945 pasal 34 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keadilan," tegasnya. 

Ke depan, Wakil Ketua Umum PAN itu terus mengajak kampus untuk berkolaborasi memberikan ide dan gagasan terbaik untuk mempercepat transisi energi sekaligus merawat lingkungan hidup bersih dan sehat. 

"Lebih dari rumah rakyat, MPR RI adalah rumah kolaborasi dengan semua pihak terutama kampus dalam hal ini Guru Besar, Akademisi dan mahasiswa untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan kita," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya