Kantor PT Hutama Karya (Persero)/Net
Rencana pembelian lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTTS tahun anggaran (TA) 2018-2020.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Mukhammad Taufiq selaku anggota Komisaris PT Hutama Karya (HK) (Persero) tahun 2018-2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Juni 2026.
"Saksi didalami terkait dengan korespondensi dan komunikasi yang terjalin antara direktur dan komisaris terkait rencana pembelian lahan JTTS di Lampung," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa 17 Juni 2025.
Selain itu, kata Budi, tim penyidik juga telah memeriksa dua orang saksi lainnya, yakni M Rizal Sutjipto selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya tahun 2018-2021, dan Budi Lesmana selaku staf Hutama Karya.
"Keduanya didalami terkait dengan tidak adanya bisnis plan dalam pembelian tanah di Kalianda dan Bakauheni," pungkas Budi.
Perkara ini diumumkan KPK pada Rabu 13 Maret 2024. Dugaan korupsi perkara ini mencapai belasan miliar rupiah.
Selanjutnya pada Kamis 20 Juni 2024, KPK mengumumkan tiga orang tersangka, yakni Bintang Perbowo selaku mantan Dirut PT Hutama Karya, M Rizal Sutjipto selaku pegawai PT Hutama Karya (Persero), dan Iskandar Zulkarnaen selaku Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya.
KPK pun kembali menetapkan tersangka baru, yakni PT Sanitarindo Tangsel Jaya sebagai tersangka korupsi lantaran Iskandar Zulkarnaen telah meninggal dunia.
Dalam perkaranya, tim penyidik telah menyita satu unit apartemen senilai Rp500 juta di Tangerang Selatan.
Sebelumnya pada Selasa 29 April 2025, KPK melakukan penyitaan sebanyak 14 bidang tanah yang berada di 13 lokasi di Lampung Selatan, dan 1 lokasi di Tangerang Selatan. Keseluruhan aset tersebut bernilai kurang lebih sebesar Rp18 miliar yang sumber dananya diduga berasal dari dugaan korupsi.
KPK juga telah menyita 54 bidang tanah senilai Rp150 miliar dari tersangka Iskandar Zulkarnaen, terdiri dari 32 bidang yang berlokasi di Desa Bakauheni, Lampung Selatan seluas 436.305 meter persegi, dan 22 bidang tanah di Desa Canggu, Lampung Selatan seluas 185.928 meter persegi.
Selanjutnya pada 14-15 April 2025, KPK kembali melakukan penyitaan tanah, yakni sebanyak 65 bidang yang berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan. Lahan tersebut mayoritas merupakan lahan milik para petani yang baru dibayar uang muka sebesar 5-20 persen sejak 2019 oleh tersangka, namun tidak dilunaskan hingga kini.
