Berita

Fotokopi ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Buni Yani:

Negara akan Chaos jika Ijazah Jokowi Terbukti Palsu

SELASA, 17 JUNI 2025 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani kembali memberikan sorotan tajam terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi.
Kali ini, Buni Yani merespons pernyataan dari kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan yang mengatakan bahwa alasan ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik adalah demi menghindari terjadinya kekacauan alias chaos.

"Pernyataan kuasa hukum Jokowi bahwa negara akan chaos bila ijazah Jokowi ditunjukkan tidak saja berlebihan tetapi juga tidak masuk akal," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 17 Juni 2025.

Buni Yani menegaskan, NKRI akan baik-baik saja bila ijazah Jokowi asli serta diperoleh dengan cara yang benar, dan tidak melawan hukum.

Buni Yani menegaskan, NKRI akan baik-baik saja bila ijazah Jokowi asli serta diperoleh dengan cara yang benar, dan tidak melawan hukum.

"Tetapi negara memang akan chaos bila setelah ditunjukkan ternyata ijazah Jokowi palsu, tidak diperoleh dengan cara yang sah, dan melawan hukum," kata Buni Yani.

Karena kepalsuan ijazah Jokowi, kata Buni Yani, berpotensi berdampak besar sekali, baik secara etis, politis, maupun ketatanegaraan.

"Apa pun konsekuensinya, ijazah Jokowi harus ditelusuri kebenarannya. Bangsa ini tidak akan pernah belajar bila tidak berani menghadapi risiko," pungkas Buni Yani.

Sebelumnya, Yakup Hasibuan, mengungkapkan alasan enggan menunjukkan ijazah asli kliennya ke publik ataub pihak yang menuduh ijazah palsu. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan preseden yang sangat buruk," kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu 15 Juni 2025.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," sambungnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya