Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025/RMOL

Hukum

Tim Hukum Tuding Gelar Perkara Khusus Upaya Kriminalisasi Jokowi

MINGGU, 15 JUNI 2025 | 19:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gelar perkara khusus yang diminta Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dituding sebagai upaya kriminalisasi.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menilai, kasus dugaan ijazah palsu kliennya telah selesai seiring hasil uji labfor dari Mabes Polri beberapa waktu lalu.   

"Kalau mereka mengatakan gelar khusus seharusnya dimintakan sebelumnya," ujar Yakup di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.


Menurutnya, hasil uji Mabes Polri seharusnya sudah cukup membuat terang perkara ijazah kliennya.

Jika sebuah perkara dinyatakan tidak mengandung unsur tindak pidana, kata dia, penyidikan tidak dapat dilanjutkan.

"Masalahnya sekarang mereka mengatakan tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi," tegasnya.

Pernyataan tim hukum Jokowi ini merespons tuntutan TPUA ke Bareskrim Polri pada Senin, 26 Mei 2025 lalu. Saat itu, TPUA yang diwakili Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah merasa keberatan atas hasil gelar perkara dan keputusan penghentian penyelidikan kasus ijazah Jokowi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya