Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025/RMOL

Hukum

Tim Hukum Tuding Gelar Perkara Khusus Upaya Kriminalisasi Jokowi

MINGGU, 15 JUNI 2025 | 19:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gelar perkara khusus yang diminta Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dituding sebagai upaya kriminalisasi.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menilai, kasus dugaan ijazah palsu kliennya telah selesai seiring hasil uji labfor dari Mabes Polri beberapa waktu lalu.   

"Kalau mereka mengatakan gelar khusus seharusnya dimintakan sebelumnya," ujar Yakup di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.


Menurutnya, hasil uji Mabes Polri seharusnya sudah cukup membuat terang perkara ijazah kliennya.

Jika sebuah perkara dinyatakan tidak mengandung unsur tindak pidana, kata dia, penyidikan tidak dapat dilanjutkan.

"Masalahnya sekarang mereka mengatakan tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi," tegasnya.

Pernyataan tim hukum Jokowi ini merespons tuntutan TPUA ke Bareskrim Polri pada Senin, 26 Mei 2025 lalu. Saat itu, TPUA yang diwakili Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah merasa keberatan atas hasil gelar perkara dan keputusan penghentian penyelidikan kasus ijazah Jokowi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya