Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Rep

Politik

Ketua Presidium Gemaku:

Pernyataan Fadli Zon Menggores Luka Korban Mei 1998

MINGGU, 15 JUNI 2025 | 12:48 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998 hanyalah rumor belaka banjir protes.

Salah satunya disampaikan Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku) Js Kristan melalui keterangan resminya yang dikutip Minggu 15 Juni 2025.

Kristan mengatakan, bukti-bukti mengenai kekerasan seksual 1998 sudah jelas terang benderang nyata adanya, sesuai hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Laporan Akhir tanggal 23 Oktober 1998.


“Laporan akhir TGPF mencatat adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya. Lengkap dan jelas dalam dokumen tersebut secara detail apa yang terjadi mengenai kekerasan seksual 1998,” kata Kristan.

Menurut Kristan, pernyataan Fadli Zon tersebut begitu memilukan. Di mana belum muncul kesimpulan akhir yang adil dan jelas mengenai kenyataan tersebut, namun Fadli Zon justru membuat pernyataan yang kembali membuka luka lama para korban.

Kristan menekankan, meluruskan sejarah sebuah negara bukanlah dengan menganggap semuanya baik. 

“Semua kenyataan baik manis dan pahit justru dibuka selebar-lebarnya agar kita belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik dari sejarah tersebut, bukan menutupi bahkan mengaburkan kenyataan yang ada,” kata Kristan.

Bagi Kristan, ironis sekali jika pernyataan seorang Menteri Kebudayaan justru sama sekali tidak berbudaya. 

“Apakah Fadli tidak punya hati dengan tega menyampaikan imajinasi sesat yang sangat tak layak dan justru kembali menggores hati luka lama para korban dan keluarga," kata Kristan.

Fadli Zon, lanjut Kristan, seharusnya hadir untuk membuka sejarah secara nyata sesuai dengan fakta yang ada, apa yang baik katakan baik, apa yang buruk katakan buruk, dari situlah bangsa ini justru bisa belajar.

Jika Fadli Zon masih punya hati, tambah Kristan, seharusnya dia segera mencabut pernyataan tersebut dan segera meminta maaf atas hal itu. 

“Jika Fadli tidak punya hati, kami berharap orang-orang di sekitarnya punya hati untuk memberi sedikit pemahaman kepada Fadli akan sesat pikir mengenai apa yang dia sampaikan,” kata Kristan.

Kata Kristan, jika Fadli Zon masih mempunyai pikiran, seharusnya dia malu dan segera mundur dari jabatannya karena sudah membuat gaduh dengan pernyataan yang sesat.

Gemaku juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang narasi perubahan arah sejarah bangsa ini agar lebih transparan sesuai dengan kenyataan yang pernah terjadi di negara ini, bukan ilusi dan karangan halusinasi belaka.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. 

Menurut Fadli Zon, apa yang terjadi pada peristiwa Mei 1998 masih bisa diperdebatkan, termasuk informasi mengenai ada pemerkosaan massal. Karena selama ini tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

“Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita gak pernah tahu, ada gak fakta keras kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada,” kata Fadli Zon.

Terkait tim pencari fakta pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Fadli Zon mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta tersebut. 

“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan,” kata Fadli Zon.

“Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” pungkas Fadli Zon.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya