Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI F-PAN Sigit Purnomo alias Pasha Ungu/Ist

Politik

Pasha Desak Kemenag Tindak Tegas Syarikah Bermasalah pada Penyelenggaraan Haji 2025

SABTU, 14 JUNI 2025 | 14:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. 

Pasha menilai Kemenag belum menunjukkan ketegasan dalam mengevaluasi dan menindak mitra penyelenggara haji (syarikah) yang dinilai bermasalah di Arab Saudi.

“Kemenag harus segera mengevaluasi dan mem-blacklist syarikah yang tidak menjalankan komitmen pelayanan. Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan jamaah haji kita,” tegas Pasha dalam keterangan resminya, Sabtu 14 Juni 2025. 


Tak hanya itu, Pasha juga menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan haji tahun ini, mulai dari jamaah yang terlantar, fasilitas akomodasi yang jauh dari standar, kekurangan makanan, hingga transportasi yang tidak memadai. 

Legislator PAN ini pun menyesalkan kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi, dan tidak adanya sikap tegas dari Kemenag terhadap syarikah yang tidak profesional.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Pasha mendesak Kemenag untuk tidak lagi bekerja sama dengan syarikah yang melanggar perjanjian layanan dan tidak mampu memberikan pelayanan yang layak bagi jamaah haji.

“Komisi VIII DPR RI meminta agar ke depan Kemenag tidak lagi bekerja sama dengan syarikah yang tidak profesional dan melanggar perjanjian layanan,” tegasnya.

Menurut Pasha, langkah tegas tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang berjalan lebih baik dan menjamin kenyamanan serta keselamatan jamaah Indonesia.

“Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan jamaah haji kita,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya