Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham (dua dari kiri) dan Ahmad Doli Kurnia/Ist

Politik

Golkar: Kedatangan Menteri ESDM ke Raja Ampat Bukti Pemerintah Tidak Cuci Tangan

SABTU, 14 JUNI 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi bukti pemerintah tidak lepas tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pencabutan IUP tersebut dilakukan tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia datang langsung ke Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum Golkar merupakan pencerminan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Yang paling penting, kalau ada masalah jangan lempar masalah dan cuci tangan," jelas Idrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juni 2025.


Langkah Menteri ESDM ini juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar seluruh aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada presiden," lanjut Idrus.

Golkar juga memastikan akan mendukung penuh keputusan pemerintah, termasuk pencabutan IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan dimaksud yakni PT Kawai Sejahtera Mining (KSM) seluas 5.922 hektare di Pulau Kawei; PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) seluas 2.193 hektare di Pulau Manyaifun Batang Pele; PT Anugerah Surya Pratama (ASP) seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran; dan PT Nurham seluas 3.000 hektare di Yesner Waigeo Timur.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah kerakyatan. Karena itu apabila bicara tentang rakyat, maka kita tidak akan pernah mundur. Ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," jelasnya.

Senada, politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa IUP di Raja Ampat terbit bukan saat Bahlil menjadi Menteri ESDM. Golkar pun mendukung kebijakan pencabutan IUP tersebut demi pelestarian alam di Raja Ampat.
 
"Ini juga standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai wilayah dengan destinasi utama pariwisata," tambah Doli.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Olah TKP Freeport

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:16

Rismon Rela Dianggap Pengkhianat daripada Menyembunyikan Kebenaran

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:14

Bandung Dalam Diplomasi Konfrontasi dan Kemunafikan Diplomasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:05

Roy Suryo Tegaskan Permintaan Maaf Rismon ke Jokowi Bersifat Pribadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:00

KPK Panggil Pengusaha James Mondong dalam Kasus Suap Impor di Bea Cukai

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:54

Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:47

EMAS Rampungkan Fase Konstruksi, Fokus Kejar Target Produksi

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:40

DPR Jangan Pilih Lagi Anggota KPU yang Tak Profesional!

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:29

Kapolri dan Panglima TNI Pantau Pelabuhan Merak Via Helikopter

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:23

Trump Yakin Pemimpin Baru Iran Masih Hidup tapi Terluka Parah

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:17

Selengkapnya