Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham (dua dari kiri) dan Ahmad Doli Kurnia/Ist

Politik

Golkar: Kedatangan Menteri ESDM ke Raja Ampat Bukti Pemerintah Tidak Cuci Tangan

SABTU, 14 JUNI 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi bukti pemerintah tidak lepas tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pencabutan IUP tersebut dilakukan tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia datang langsung ke Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum Golkar merupakan pencerminan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Yang paling penting, kalau ada masalah jangan lempar masalah dan cuci tangan," jelas Idrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juni 2025.


Langkah Menteri ESDM ini juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar seluruh aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada presiden," lanjut Idrus.

Golkar juga memastikan akan mendukung penuh keputusan pemerintah, termasuk pencabutan IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan dimaksud yakni PT Kawai Sejahtera Mining (KSM) seluas 5.922 hektare di Pulau Kawei; PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) seluas 2.193 hektare di Pulau Manyaifun Batang Pele; PT Anugerah Surya Pratama (ASP) seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran; dan PT Nurham seluas 3.000 hektare di Yesner Waigeo Timur.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah kerakyatan. Karena itu apabila bicara tentang rakyat, maka kita tidak akan pernah mundur. Ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," jelasnya.

Senada, politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa IUP di Raja Ampat terbit bukan saat Bahlil menjadi Menteri ESDM. Golkar pun mendukung kebijakan pencabutan IUP tersebut demi pelestarian alam di Raja Ampat.
 
"Ini juga standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai wilayah dengan destinasi utama pariwisata," tambah Doli.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya