Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham (dua dari kiri) dan Ahmad Doli Kurnia/Ist

Politik

Golkar: Kedatangan Menteri ESDM ke Raja Ampat Bukti Pemerintah Tidak Cuci Tangan

SABTU, 14 JUNI 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi bukti pemerintah tidak lepas tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pencabutan IUP tersebut dilakukan tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia datang langsung ke Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum Golkar merupakan pencerminan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Yang paling penting, kalau ada masalah jangan lempar masalah dan cuci tangan," jelas Idrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juni 2025.


Langkah Menteri ESDM ini juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar seluruh aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada presiden," lanjut Idrus.

Golkar juga memastikan akan mendukung penuh keputusan pemerintah, termasuk pencabutan IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan dimaksud yakni PT Kawai Sejahtera Mining (KSM) seluas 5.922 hektare di Pulau Kawei; PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) seluas 2.193 hektare di Pulau Manyaifun Batang Pele; PT Anugerah Surya Pratama (ASP) seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran; dan PT Nurham seluas 3.000 hektare di Yesner Waigeo Timur.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah kerakyatan. Karena itu apabila bicara tentang rakyat, maka kita tidak akan pernah mundur. Ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," jelasnya.

Senada, politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa IUP di Raja Ampat terbit bukan saat Bahlil menjadi Menteri ESDM. Golkar pun mendukung kebijakan pencabutan IUP tersebut demi pelestarian alam di Raja Ampat.
 
"Ini juga standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai wilayah dengan destinasi utama pariwisata," tambah Doli.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya