Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham (dua dari kiri) dan Ahmad Doli Kurnia/Ist

Politik

Golkar: Kedatangan Menteri ESDM ke Raja Ampat Bukti Pemerintah Tidak Cuci Tangan

SABTU, 14 JUNI 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi bukti pemerintah tidak lepas tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pencabutan IUP tersebut dilakukan tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia datang langsung ke Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum Golkar merupakan pencerminan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Yang paling penting, kalau ada masalah jangan lempar masalah dan cuci tangan," jelas Idrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juni 2025.


Langkah Menteri ESDM ini juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar seluruh aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada presiden," lanjut Idrus.

Golkar juga memastikan akan mendukung penuh keputusan pemerintah, termasuk pencabutan IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan dimaksud yakni PT Kawai Sejahtera Mining (KSM) seluas 5.922 hektare di Pulau Kawei; PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) seluas 2.193 hektare di Pulau Manyaifun Batang Pele; PT Anugerah Surya Pratama (ASP) seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran; dan PT Nurham seluas 3.000 hektare di Yesner Waigeo Timur.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah kerakyatan. Karena itu apabila bicara tentang rakyat, maka kita tidak akan pernah mundur. Ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," jelasnya.

Senada, politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa IUP di Raja Ampat terbit bukan saat Bahlil menjadi Menteri ESDM. Golkar pun mendukung kebijakan pencabutan IUP tersebut demi pelestarian alam di Raja Ampat.
 
"Ini juga standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai wilayah dengan destinasi utama pariwisata," tambah Doli.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya