Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham (dua dari kiri) dan Ahmad Doli Kurnia/Ist

Politik

Golkar: Kedatangan Menteri ESDM ke Raja Ampat Bukti Pemerintah Tidak Cuci Tangan

SABTU, 14 JUNI 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi bukti pemerintah tidak lepas tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pencabutan IUP tersebut dilakukan tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia datang langsung ke Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum Golkar merupakan pencerminan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Yang paling penting, kalau ada masalah jangan lempar masalah dan cuci tangan," jelas Idrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juni 2025.


Langkah Menteri ESDM ini juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar seluruh aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada presiden," lanjut Idrus.

Golkar juga memastikan akan mendukung penuh keputusan pemerintah, termasuk pencabutan IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan dimaksud yakni PT Kawai Sejahtera Mining (KSM) seluas 5.922 hektare di Pulau Kawei; PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) seluas 2.193 hektare di Pulau Manyaifun Batang Pele; PT Anugerah Surya Pratama (ASP) seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran; dan PT Nurham seluas 3.000 hektare di Yesner Waigeo Timur.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah kerakyatan. Karena itu apabila bicara tentang rakyat, maka kita tidak akan pernah mundur. Ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," jelasnya.

Senada, politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa IUP di Raja Ampat terbit bukan saat Bahlil menjadi Menteri ESDM. Golkar pun mendukung kebijakan pencabutan IUP tersebut demi pelestarian alam di Raja Ampat.
 
"Ini juga standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai wilayah dengan destinasi utama pariwisata," tambah Doli.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya