Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Hubungan Trump dan Musk Renggang, Kontrak SpaceX Terancam Dicabut

SABTU, 14 JUNI 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk meninjau ulang kontrak bernilai miliaran Dolar AS dengan perusahaan luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX. Langkah ini muncul setelah hubungan Presiden Donald Trump dan Musk semakin memanas.

Menurut laporan Reuters yang mengutip empat sumber, Gedung Putih awal Juni lalu memerintahkan Departemen Pertahanan dan NASA untuk mengumpulkan data lengkap soal kontrak-kontrak SpaceX. Tinjauan ini disebut sebagai langkah persiapan jika Trump ingin mengambil tindakan terhadap Musk dan perusahaan-perusahaannya.

“Pemerintah meminta lembaga-lembaga ini memeriksa semua kontrak Musk, sebagai bagian dari kemungkinan balasan terhadapnya,” kata sumber.


Selain itu, pejabat di Pentagon juga sedang mempertimbangkan untuk mengurangi keterlibatan SpaceX dalam proyek pertahanan rudal terbaru yang sedang dikembangkan AS.

Saat ini, SpaceX memiliki sekitar 22 miliar Dolar AS (sekitar Rp360 triliun) nilai kontrak dari pemerintah federal. Belum ada keputusan apakah salah satu kontrak itu akan dibatalkan, tapi peninjauan ini menjadi sinyal bahwa Trump serius dengan ancamannya minggu lalu saat berselisih dengan Musk.

“Kami akan memeriksa semuanya,” kata Trump pada 6 Juni dari pesawat kepresidenan Air Force One.

Sementara itu, NASA menanggapi dengan lebih hati-hati. Dalam pernyataan resmi, lembaga antariksa itu menyebut akan tetap bekerja sama dengan mitra swasta seperti SpaceX untuk memastikan program luar angkasa AS tetap berjalan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya